Elite Syiah Diperkirakan Menangi Pemilu di Irak

BAGHDAD – Warga Irak melakukan pencoblosan pada Minggu untuk memilih anggota parlemen. Pemilu digelar beberapa bulan lebih awal berdasarkan undang-undang baru, yang dirancang untuk membantu calon independen dan sebagai respons atas gelombang protes antipemerintah dua tahun lalu.

Kelompok elite Syiah yang berkuasa dan bersenjata diperkirakan akan menyapu bersih suara. Hasil pemilu akan mengubah secara dramatis keseimbangan kekuasaan di Irak atau bahkan Timur Tengah, kata pejabat Irak, diplomat asing dan analis.

Amerika Serikat, negara-negara Teluk Arab dan Israel di satu sisi dan Iran di sisi lain berebut pengaruh di Irak yang telah memberi jalan bagi Teheran, untuk mendukung milisi yang menjadi sekutu mereka di Suriah dan Lebanon.

Sedikitnya, 167 partai dan lebih dari 3.200 calon bersaing memperebutkan 329 kursi di parlemen Irak, menurut komisi pemilihan setempat.

Pemilu Irak sering diikuti dengan negosiasi yang berlarut-larut tentang posisi presiden, perdana menteri dan kabinet selama berbulan-bulan.

Sebagai bagian dari perjanjian dengan pemerintah Irak, pemerintah AS tengah menarik pasukan tempur mereka dari negara itu, meski sekitar 2.500 tentara non-tempur masih ditugaskan, menurut pejabat AS.

Penarikan pasukan tempur AS dilakukan karena tekanan dari partai-partai Syiah yang dominan dan sebagian besar didukung Iran.

Mereka mendesak pasukan AS untuk pergi dari Irak, menyusul pembunuhan panglima militer Iran Qaseem Soleimani oleh AS di Baghdad pada 2020.

Ulama populer Syiah, Muqtada al-Sadr, yang menentang pengaruh asing dan menjadi musuh kelompok-kelompok Syiah dukungan Iran, diperkirakan ikut mencoblos.

Sadr pada Agustus mengatakan akan memboikot pemilu tersebut.

Perdana Menteri, Mustafa al-Kadhimi, yang dikenal luas bersahabat dengan Barat, melakukan pencoblosan tak lama setelah tempat pemungutan suara dibuka.

“Saya menyeru rakyat Irak, masih ada waktu. Datang dan pilihlah demi Irak dan pilihlah demi masa depan Anda,” kata dia di depan kamera TV.

Pemerintah Kadhimi mendesak pemilu digelar lebih awal sebagai respons atas tuntutan massa antipemerintah pada 2019, yang menjatuhkan pemerintahan sebelumnya.

Para pengunjuk rasa menuntut pekerjaan, pelayanan dasar, dan pengusiran kelompok elite yang dianggap korup dan membuat Irak sengsara, terlepas dari keberhasilan menjaga negara itu tetap aman sejak kekalahan ISIS pada 2017.

Para demonstran mendapat tindakan balasan secara brutal dari militer dan kelompok milisi yang membunuh sekitar 600 orang dalam beberapa bulan.

Para pejabat mengatakan undang-undang pemilu yang baru –sesuai tuntutan demonstran– akan membantu calon independen yang proreformasi, namun tetap akan bergantung pada perolehan suara.

Banyak warga Irak mengatakan mereka akan memboikot pemilu tersebut.

Mereka menganggap sistem demokrasi yang dibawa oleh AS merusak dan hanya melayani segelintir partai politik yang menguasai Irak sejak invasi AS pada 2003.

Invasi itu menyingkirkan Saddam Hussein yang beraliran Sunni dan membuat kekuasaan beralih ke tangan mayoritas Syiah dan suku Kurdi yang ditindas oleh pemerintahan Saddam.

Peristiwa itu juga membebaskan Irak dari kekerasan etnis yang brutal selama bertahun-tahun, termasuk perebutan sepertiga wilayah negara itu oleh kelompok ISIS pada 2014-2017.

Blok Syiah terbesar dalam pemilu legislatif kelima sejak 2003 itu adalah koalisi yang dipimpin Sadr dan koalisi partai-partai dukungan Iran yang bersenjata.

Kurdi memiliki dua partai utama yang menguasai daerah otonomi Kurdistan di Irak dan kelompok Sunni saat mempunyai dua koalisi utama.

Setelah hasil pemilu disahkan, Presiden Barham Salih punya waktu 15 hari untuk menugaskan parlemen memilih seorang ketua.

Parlemen kemudian harus memilih seorang presiden dalam waktu 30 hari. Blok terbesar di parlemen kemudian memilih perdana menteri yang akan membentuk pemerintahan.

Seluruh proses bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga selesai sementara koalisi oposisi saling memperebutkan kekuasaan dan posisi. (Ant)

Lihat juga...