Hadirnya Peta Mangrove Nasional Dorong Pengelolaan Lebih Optimal

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Mangrove yang menjadi sabuk hijau kawasan pesisir, semakin lama semakin berkurang. Menyebabkan penurunan kualitas pesisir dan juga mengurangi penyerapan karbon.

Upaya rehabilitasi mangrove melalui peluncuran Peta Mangrove Nasional 2021 sebagai bentuk nyata Indonesia dalam berpartisipasi mencegah perubahan iklim dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan ekosistem Indonesia.

Tercatat data terakhir menunjukkan, luas Mangrove Existing adalah 3,36 juta hektare yang terdiri dari mangrove lebat seluas 3,1 juta hektare, mangrove sedang seluas 188 ribu hektare dan mangrove jarang seluas 54 ribu hektare.

Untuk luas daerah potensi mangrove, yaitu daerah sesuai untuk mangrove tapi tak ditemukan vegetasi mangrove, adalah 756 ribu hektare. Terdiri dari tambang seluas 631.802 hektare atau 85 persen, tanah timbul seluas 56 ribu hektare, tanah terbuka seluas 55 ribu hektare, mangrove terabrasi 8 ribu hektare dan area abrasi 4 ribu hektare.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dengan adanya Peta Nasional Mangrove ini akan mampu mendukung perumusan langkah dan kebijakan yang lebih tepat.

“KLHK yang menjadi walidata mangrove tentunya akan menjadi tumpuan dan referensi lembaga dan kementerian lainnya. Memang tidak mudah. Tapi dengan kerja padu dan kolaborasi, maka pengawasan, pengelolaan serta rehabilitasi dan konservasi dapat menjadi satu kesatuan untuk pembangunan mangrove berkelanjutan,” kata Luhut, saat peluncuran online Peta Mangrove Nasional di Muara Angke Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Ia menyatakan kerja tim yang ditunjukkan dalam menyusun Peta Nasional Mangrove 2021 ini, lebih efektif dibandingkan jika bekerja secara sektoral.

“Durasi kerja dan solusi masalah dapat lebih baik. Karena semua institusi dan agensi yang terlibat, bekerja secara terpadu. Dan tak perlu mengambil ahli dari luar. Tenaga ahli Indonesia mampu,” ucapnya.

Luhut menyatakan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengelola mangrove ini. “Dan pada G20 nanti, para peserta akan kita ajak berkeliling melihat mangrove ini. Selain menunjukkan keseriusan penanganan mangrove, juga sekaligus menunjukkan keindahan Bali,” ucapnya lagi.

Ia menekankan agar semua pihak, terutama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk bekerja lebih giat dan efektif.

“Tahun ini kita tidak capai target. Sehingga perlu kerja lebih keras lagi, agar ke depannya bisa mengejar kekurangan ini. Jangan slogan saja. Kita harus hidup dengan realitas. 620 ribu hektare di 2024 harus bisa diselesaikan. Dengan sistem yang terintegrasi, perencanaan yang baik, strategi tepat pengelolaan mangrove serta lembaga dan pendanaannya,” kata Luhut tegas.

Ia menyatakan Indonesia bukanlah negara yang bicara komitmen tapi alasan untuk melakukan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan adalah karena generasi selanjutnya.

“Saya akan sampaikan pada seluruh negara lain yang menjadi bagian dari Paris Agreement dan semua pihak yang memiliki potensi penanaman mangrove, bahwa Indonesia melakukan ini semua adalah karena tanggung jawab kami pada generasi selanjutnya. Kesalahan kebijakan kita yang akan menanggungnya adalah anak cucu kita,” tandasnya.

Lihat juga...