IATsI : Pengembangan Tata Ruang Harusnya Ramah Bencana

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pengembangan tata ruang sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, tentunya tak bisa lepas dari karakteristik wilayah. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan memastikan semua pihak dapat berkolaborasi dalam mengembangkan wilayahnya dengan kebijakan ramah bencana.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) Gegar S. Prasetya, MSc, PhD, menyatakan dukungannya dalam pengumpulan data base yang dilakukan oleh Pusat Riset Kelautan untuk memastikan setiap kebijakan pengembangan tata ruang benar-benar selaras dengan karateristik suatu wilayah.

“Penanganan bencana ini memang berkaitan erat dengan kultur wilayah tersebut dan hanya dapat terwujud jika memahami setiap proses yang terjadi di alam, sehingga dapat dilakukan suatu pembangunan tata ruang yang berkelanjutan,” kata Gegar dalam FGD Mitigasi Daerah Pesisir, Rabu (27/10/2021).

Dalam siklus bencana, ia menyebutkan Indonesia masih sering berfokus pada paska bencana, tapi belum kuat dalam masa sebelum bencana terjadi.

“Jadi kalau sekarang mulai dilakukan kajian terhadap kondisi wilayah untuk mempersiapkan menghadapi bencana itu sangat bagus. Karena, hal tersebut lah yang penting dalam bisnis manajemen penanganan bencana,” ujarnya.

Jika penanganan pra bencananya dilakukan secara baik maka proses recovery dampak bencana akan sangat minimal.

“Jadi kalau mitigasi dan adaptasinya bagus maka persiapannya juga bagus. Saat terjadi bencana, responnya akan baik, sehingga penilaian kerusakan paska bencana, proses rehabilitasinya dan rekonstruksi juga dapat dilakukan dengan mudah,” ujarnya lagi.

Dalam kasus Selat Sunda, Gegar menyatakan ada dua opsi implementasi tata ruang dalam kaitannya untuk menurunkan dampak bencana.

“Yang pertama, adalah untuk wilayah yang sudah terlanjur terbangun, opsi pembenahan tentunya akan lebih kompleks dibandingkan wilayah yang belum terbangun. Contohnya, kawasan industri petrochemical Cilegon. Itu diperlukan penataan yang lebih rumit dibandingkan hanya jalan raya di pinggir pantai,” paparnya.

Dukungan pada penggunaan data dalam mengembangkan tata ruang juga didukung oleh Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, PhD, yang memaparkan bahwa penyusunan tata ruang wilayah saat ini mengacu pada Permen ATR BPN 11/2021 dan Permen ATR BPN 14/2021 yang berbasis pada data.

“Juga ditetapkan integrasi tata ruang darat dan laut yang memastikan bahwa pengembangannya akan saling terkait dan berjalan beriringan dengan mempertimbangan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya saat ini adalah pertimbangan perubahan iklim,” kata Djoko dalam kesempatan yang sama.

Ia menyatakan, perlu keselarasan antara upaya pengumpulan data dengan upaya pembangunan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu tata ruang, tak hanya bermanfaat secara ekonomi tapi juga ramah lingkungan dan ramah bencana.

“Secara teori, tata ruang akan mampu mengurangi dampak negatif bencana. Tapi berdasarkan data di lapangan, tata ruang yang ada mulai dari Banten hingga Jawa Timur malah meningkatkan dampak negatif dari bencana alam,” ungkapnya.

Djoko menyebutkan dengan adanya pengumpulan data ini diharapkan bisa merubah kebijakan tata ruang di Indonesia.

“Sehingga tata ruang sebagai bagian pengurangan dampak bencana dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk beradaptasi pada area rawan bencana,” pungkasnya.

Lihat juga...