Idealisasi BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

OLEH: YASSIR ARAFAT

PANCASILA sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia menjadi pedoman dan tuntunan bersama bagi semua elemen bangsa, tidak terkecuali para legislator dalam membuat peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila harus diindahkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Meskipun dirumuskan dalam waktu yang sudah lama, nilai-nilai Pancasila tidak pernah usang dan mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Bahkan di era disrupsi seperti saat ini masih eksis dan membimbing masyarakat dalam menyesuaikan diri. Pancasila menjadi role model bagi negara-negara lain di dunia. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang majemuk dan multi agama, suku, budaya, etnis, dan sebagainya. Realita ini menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang holistik dan komprehensif.

Dalam praktik perjalanan berbangsa dan bernegara terdapat “riak-riak” yang mengganggu eksistensi ideologi Pancasila. Diantaranya banyaknya oknum pejabat negara, kelompok dan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan lebih dari itu, ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena bias berpotensi menimbulkan persoalan baru. Misalnya terjadinya perpecahan karena keberagaman agama, budaya dan politik; munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia; adanya keinginan untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara khilafah dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi terjadinya gerakan yang “anti” Pancasila, maka dipandang perlu untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh lapisan masyarakat secara terencana, sistematis, dan terpadu. Dengan pembinaan yang intensif diharapkan memiliki pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebab, jika dibiarkan akan menjadi ancaman yang serius terhadap keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara.

BPIP dan Problematikanya

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis dan cepat yang disertai dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi negara menyebabkan lahirnya lembaga independen yang khusus menangani persoalan tertentu, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembentukan BPIP dimaksudkan untuk membantu tugas Presiden dalam bidang penguatan dan pembinaan ideologi Pancasila. Pemerintah berupaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan konsideran Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018, tujuan dibentuknya BPIP adalah untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap warga negara, kelompok masyarakat, institusi pemerintah maupun swasta.

Problematikanya, eksistensi BPIP masih setara dengan lembaga kementerian negara. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum pembentukannya melalui Peraturan Presiden. Kedudukannya sebagai lembaga negara non-kementerian di bawah kekuasaan Presiden sehingga kewenangannya berdasarkan delegasi dari Presiden. Sehingga kedudukan BPIP sebagai lembaga penunjang (state auxiliary organ) yang membantu kinerja Presiden dalam merawat dan menjaga ideologi Pancasila. Merujuk Pasal 3 Perpres No. 7 tahun 2018, BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penguatan BPIP Secara Kelembagaan

Terlepas dari kedudukannya yang masih setingkat kementerian negara, Presiden patut mendapat apresiasi dalam hal menjaga ideologi Pancasila. Hal ini sebagai pembuktian adanya political will dari pemerintah dalam upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebab di era disrupsi seperti sekarang ini, terjadi deviasi terhadap nilai-nilai Pancasila.

Eksistensi BPIP memiliki peranan yang urgen, untuk mengeliminasi lunturnya nilai historis bangsa yang saat ini mulai tergerus. Dilematisnya, ketika terjadi suksesi Presiden pada pemilu yang akan tidak ada jaminan terhadap keberlanjutan dari lembaga ini. Mengingat eksistensi dari lembaga masih sebatas pada beleid Presiden. Sehingga muncul kekhawatiran, ketika terjadi pergantian kepemimpinan (Presiden terpilih) tidak sejalan dengan periode sebelumnya.

Menurut hemat penulis eksistensi dan kedudukan BPIP sebagai state auxiliary organ yang memiliki peranan penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, dipandang perlu untuk dipertimbangkan agar diatur kedalam undang-undang tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran atas keberlangsungan dari lembaga ini kedepannya. Selain untuk memaksimalkan tugas dan fungsi BPIP, juga diperlukan adanya penambahan struktur organisasi secara kelembagaan. Kedepannya keberadaan BPIP tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi juga memiliki lembaga perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Di samping itu, adanya lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi yang “hampir sama” dengan BPIP, yakni MPR RI. Mengingat MPR RI juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan baik kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara negara. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan munculnya “ego sektoral” antara BPIP dengan MPR RI, maka dipandang perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi di antara kedua lembaga tersebut. Namun, akan lebih sistematis, terstruktur dan terorganisir apabila BPIP dibentuk berdasarkan undang-undang. Sehingga eksistensi dan independensinya tetap terjaga dan tidak bergantung kepada beleid Presiden.

Pada dasarnya sudah ada keinginan dari DPR untuk memperkuat keberadaaan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik secara kelembagaan, organisasi, tugas dan fungsinya yang dituangkan kedalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU HIP yang diusulkan DPR RI tersebut dalam perjalanannya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga pembahasannya ditunda.

Penguatan terhadap BPIP sebagaimana dirumuskan dalam draf RUU HIP dapat dilihat dalam Bab VII Pembinaan Ideologi Pancasila Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Presiden dalam menjalankan kekuasaan dalam pembinaan ideologi Pancasila membentuk suatu badan penyelenggara pembinaan ideologi Pancasila yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden.

Selain itu, didalam Pasal 45 dan 46 RUU HIP yakni dengan tugas dan fungsi dalam hal membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila dengan mengarahkan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan Haluan Ideologi Pancasila di lembaga-lembaga negara, kementerian atau lembaga, lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural, dan pemerintahan daerah.

BPIP juga  membantu merumuskan arah kebijakan, mengarahkan, monitoring dan evaluasi pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (tertuang dalam kebijakan riset dan inovasi yang dijalankan dan diintegrasikan BRIN, kebijakan hukum nasional dilaksanakan dan diintegrasikan kementerian atau badan penyelenggara hukum dan/atau perundang-undangan, serta kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Daerah); serta merekomendasikan hasil kajian kebijakan/regulasi yang bertentangan dengan Haluan Ideologi Pancasila kepada Presiden.

Akan tetapi, rumusan RUU HIP juga mendapatkan respons yang kurang baik dan masif dari berbagai pihak. Khususnya yang terkait dengan Bagian Ketiga Tujuan, Sendi Pokok, dan Ciri Pokok Pancasila khususnya terhadap rumusan Pasal 6 ayat (1) RUU HIP bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) RUU HIP, Ciri Pokok Pancasila berupa trisila (sosionasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan), yang terkristalisasi dalam ekasila (gotong-royong). Akibat adanya penolakan terhadap RUU HIP yang sangat masif, menyebabkan pembahasannya ditunda. Sehingga haluan ideologi Pancasila (termasuk BPIP) belum ada kepastian sampai sekarang. Pembahasan RUU HIP terkesan elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Terlepas, dari adanya pro dan kontra terhadap RUU HIP tersebut, penting untuk dipertimbangkan ulang tentang idealisasi penguatan BPIP secara kelembagaan. Reposisi dan penataan terhadap BPIP, bersifat mendesak dan sangat penting. Pilihan yang ideal dan yang mengemuka saat ini adalah pembentukan BPIP berdasarkan undang-undang tersendiri.

Penguatan terhadap keberadaan BPIP tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga meliputi: tugas, fungsi dan independensinya. Mengingat keberadaan BPIP sangat urgen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, di Indonesia telah berkembang lembaga non-struktural yang pembentukannya atas dasar undang-undang. Tujuannya dengan diatur secara khusus melalui undang-undang, maka eksistensi dari lembaga negara tersebut  memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Menurut John Alder (1989), bagaimana pun bentuk dan derajat independensinya lembaga negara pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara yang dibentuk serta diatur berdasarkan kebutuhan. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya maka dapat dibubarkan. Dengan demikian, sifat lembaga seperti ini bukan sementara atau ad-hoc melainkan permanen sepanjang dibutuhkan.

Idealnya, BPIP tidak hanya sebagai state auxiliary organ yang membantu tugas Presiden, melainkan menjadi lembaga negara yang independen dan tidak di bawah kekuasaan eksekutif. Agar kinerja dari lembaga ini dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, meskipun terjadi suksesi kepemimpinan Presiden eksistensi dari lembaga ini tetap terjaga.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, harus ada kemauan bersama antara Presiden dengan DPR RI untuk merumuskan kembali pentingnya penguatan BPIP secara kelembagaan berdasarkan undang-undang. ***

Yassir Arafat, Staf Pengajar pada Ponpes Al-Badri dan Ponpes Nurul Qarnain Jember.

Lihat juga...