Kebijakan Ekonomi Biru Topang Pembangunan Indonesia

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BELTIM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Hal tersebut bentuk komitmen KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional.

“Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan visual saat meluncurkan program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur (Beltim), berdasarkan rilis yang diterima Cendana News, Selasa (26/10/2021).

Joko Widodo, dalam arahannya menyampaikan bahwa perlu terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia, meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya.

“Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati,” jelasnya.

Dikatakan, penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP tengah menyiapkan roadmap sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan (2045) yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru.

Sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melakukan kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan pehobi.

Kemudian di subsektor perikanan budidaya dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare di antaranya akan direvitalisasi sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan.

Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.

KKP akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.

“Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal.

Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara HUT ke-22 KKP di Belitung Timur.

Menteri Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.

Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

“Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah juga menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru yang diluncurkan oleh KKP pada HUT ke-22 ini. Program tersebut diakuinya sudah ditunggu daerahnya yang merupakan daerah kepulauan, dimana 80 persen wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.

Pada perayaan HUT ke-22, KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan ke tengah masyarakat.

KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang nilainya mencapai Rp234 miliar, melalui direktorat dan badan yang ada di lingkup kementerian. Diantaranya bantuan 8 unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.

Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.

Lihat juga...