Kebijakan Riset Indonesia Harus Dukung Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Kebijakan riset dan sistem pendidikan yang sesuai dengan target pembangunan nasional, menjadi titik penting untuk memastikan tak hanya tercapainya target pembangunan dan kemanfaatan publik tapi juga memastikan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni Habibie (IABIE), Mirza Pahlevi, MSc, menyatakan, perlu adanya suatu hal konkrit yang bisa diberikan oleh akademisi, baik melalui riset yang dilakukan maupun sumbangsih pemikiran dari organisasi profesi.

“Dengan perubahan sistem lembaga riset dan inovasi oleh pemerintah melalui penyempurnaan lembaga BRIN, diharapkan akan mampu memberikan dampak nyata pada perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Yang tentunya juga akan membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang berbeda dari sebelumnya,” kata Mirza saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).

Diharapkan juga, perubahan sistem juga mampu mewujudkan proses kemandirian bangsa dalam segala aspek.

“Global Innovation Index Indonesia saat ini masih jauh di bawah. Masih di sekitar 80. Jadi harapannya memang, perubahan tata kelola riset dan inovasi ini bisa memberikan perbaikan pada keseluruhan sistem,” tandasnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Prof. Dr. Riant Nugroho yang menyatakan kebijakan Indonesia seringkali dislocation (red : kesalahan penempatan lembaga akibat kekuasaan) akibat adanya pergantian tampuk kepemimpinan maupun karena ego politik.

“Kebijakan riset dan inovasi yang baik hanya dapat didapatkan jika industri, pemerintah dan akademisi dapat membangun suatu sinergi dan berkolaborasi. Ini dilakukan dalam upaya membangun suatu tatanan ilmu pengetahuan secara keseluruhan,” kata Riant saat dihubungi terpisah.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan BRIN sebagai lembaga otonom langsung di bawah presiden merupakan upaya agar ekosistem riset dan inovasi dapat tumbuh dan menjadi salah satu penyokong ekonomi bangsa.

“Untuk membuat kolaborasi ini dapat terwujud, tentunya perlu disadari, bukan hanya dibutuhkan pembiayaan dan sumber daya periset. Tapi juga dibutuhkan suatu kemauan politik,” ucapnya.

Ia menekankan, untuk memastikan ekosistemnya dapat tercapai diperlukan suatu proses, cara dan aktivitas terkait pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

“Artinya, harus ada suatu aturan yang mengikat, dalam hal ini, semua lembaga yang terkait pendidikan dan riset inovasi. Jangan sampai tidak jelas dalam pengaturannya,” ucapnya lagi.

Sebagai contoh, dalam UU dinyatakan bahwa BRIN dibentuk untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

“Ya BRIN yang menjalankan. Yang mengawasi siapa? Yang mengatur siapa? Atau sekalian menjalankan dan mengawasi. Jangan BRIN hanya sebagai pengatur anggaran di bawah satu tangan saja,” kata Riant lebih lanjut.

Ia juga menekankan, dalam pengembangan riset dan inovasi haruslah memastikan dapat mengembangan sumber ilmu pengetahuan itu sendiri.

“Yang dimaksud dengan sumber ilmu pengetahuan itu adalah kekayaan hayati nasional, kekayaan alami fiskal nasional, kekayaan budaya nasional, kekayaan ilmu pengetahuan global, kekayaan ilmu pengetahuan masa depan dan penelitian ilmiah. Ini semua harus terjaga dalam upaya pemanfaatan secara optimal untuk menciptakan suatu teknologi,” pungkasnya.

Lihat juga...