Kesbangpol Bekasi Ingatkan Kewaspadaan Dini

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Juhandi, mengingatkan kewaspadaan menjelang tahun politik. Jangan sampai kondisi Bekasi sudah aman, tersusupi dan memecah persatuan yang ada.

“Bekasi merupakan wilayah transit berbagai etnis dan suku di tanah air ada di sini, potensi disusupi paham yang bisa memecah belah kesatuan sangat besar, apalagi selama ini banyak teroris yang ditangkap di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi,” ungkap Juhandi, saat menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan FKMPB Korwil III Tambun Selatan, Minggu (17/10/2021).

Dikatakan, Kesbangpol tetap mengingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, meskipun saat ini kondisi kondusif karena keamanan wilayah tentu menjadi tugas utama pemerintah daerah. Tapi, tanpa dukungan elemen yang ada seperti ormas, forum kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan lainnya, maka tidak akan maksimal. Sehingga terkait kewaspadaan harus melibatkan seluruh stakeholders.

Menurutnya, di wilayah Kabupaten Bekasi ada empat wilayah yang kerap menjadi tempat singgah paham radikal seperti teroris. Keempat wilayah itu meliputi Tambun Utara, Babelan, Tambun Selatan dan Cikarang Selatan kerap tersinggahi.

Namun demikian, dia mengatakan saat ini Kabupaten Bekasi tetap kondusif, hanya saja kewaspadaan harus tetap ditingkatkan, apalagi di wilayah Tambun, Tarumajaya, Babelan dan Cikarang Selatan, karena memiliki jumlah penduduk yang sangat padat.

“Kewaspadaan itu tak hanya pada potensi pemecah belah pada kesatuan yang telah terjalin. Tapi juga soal narkoba, bahwa di Kabupaten Bekasi ini soal narkoba sudah masuk ke level pendidikan. Ini tentu peran semua untuk memberi kesadaran dan melaporkan kepada aparat,” ungkapnya, kepada Cendana News.

Dia berharap, pada FKMPB terus memberi kerja nyata di lapangan dengan membantu masyarakat yang kesusahan, seperti terkait kesehatan, dan keluhan lainnya untuk dikomunikasikan kepada pemerintah. Bentuk kewaspadaan pun harus menjadi perhatian, jangan sampai disusupi paham yang bisa memecah belah.

FKMPB, lanjutnya, harus menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah terkait masalah yang ada di bawah, dengan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah jika menemukan persoalan di tengah masyarakat.

“Tak hanya kepada FKMPB, tapi seluruh forum, ormas dan lainnya di bawah Kesbangpol Kabupaten Bekasi, mari bersama angkat bantu masyarakat baik permasalahan kesehatan, pendidikan demikian juga soal kejujuran dan masalah lainnya. Pemkab Bekasi harus diberitahu terkait persoalan di bawah, dan ini tugas ormas, forum untuk mengkomunikasi ke pemerintah, tentunya dengan segala keterbatasannya,” pungkas Juhandi, selaku pembina FKMPB.

Sementara penasihat FKMPB yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh, meminta FKMPB harus bisa mewarnai dan terus berjuang demi kebaikan Bekasi lebih baik. Caranya memberi solusi di tengah masyarakat terkait persoalan yang dihadapi, dengan cara mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah.

“Saya berharap, FKMPB menjadi kepercayaan publik dan pemerintah daerah, sehingga akan makin kuat ke depannya. Sesekali FKMPB pun harus berani menegur kepala daerah atau pejabat yang tidak ikut prosedur,” ungkap Mohammad Nuh, mengingatkan pengurus FKMPB tetap solid membantu kesusahan masyarakat.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa penduduk Kabupaten Bekasi dianggap ada 3 jutaan jiwa. Setiap orang tentu memiliki masalah, hal itu tentu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa dibantu masyarakat seperti forum, ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Deklarasi sekaligus pengukuhan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Beksai (FKMPB) Kabupaten, berjalan khidmat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Keberadaan FKMPB Kabupaten hingga saat ini telah setahun berkiprah membantu masyarakat mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah, terutama terkait kesehatan dan pendidikan seperti gedung sekolah dan lainnya.

Lihat juga...