Keuangan Sosial Islam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Editor: Maha Deva

Ketua BPH Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), KH Hasanuddin, saat ditemui Cendana News di Jakarta, Sabtu (30/10/2021) - foto: Sri Sugiarti.

Jakarta – Ketua BPH Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Hasanuddin menyebut, keuangan sosial Islam merupakan bagian penting dari ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaanya mengacu pada mode keuangan, yang dimaksudkan untuk keuntungan sosial.

Keberadaanya, telah dibahas dalam fiqh dan mendefinisikan mode ini berdasarkan Quran, sunnah, dan ijtihad kolektif selama ratusan tahun. “Yang paling penting dalam mode  keuangan sosial Islam, adalah zakat wajib. Juga jenis keuangan sosial lainnya, seperti sedekah, wafaf, wasiat, qardh hasan, dan kaffarat,” ujar KH. Hasanuddins saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut dijelaskan, semua model keuangan sosial Islam berakar pada aturan dan kontrol fiqh, yang membawa banyak solusi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam perkembangannya, keuangan sosial Islam yang merupakan bagian penting dari ekonomi dan keuangan syariah, terlihat dari data Islamic Development Bank Group (IsDB), yang memperkirakan potensi zakat saja bisa mencapai US$1 triliun per-tahun. “Pada 2018, para pemangku kepentingan keuangan sosial Islam mencapai tonggak, dalam menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” terangnya.

Adapun prinsip-prinsip inti wafaf international, akan diumumkan pada pertemuan tahunan IMF dan bank dunia. Yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, akan dikembangkan dalam kemitraan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan United National Development Programme (UNDP).

Prinsip-prinsip yang dikembangkan menawarkan standar penting dalam pengungkapan dan transparansi keuangan sosial Islam. “Sinergi BWI dan UNDP pada platform digital yang disempurnakan dengan blockhain untuk meningkatkan penggunaan tanah wakaf secara efektif,” ujar KH Hasanuddin.

Lihat juga...