Koalisi LSM Maumere Sesalkan Tindakan Represif Aparat di Nagekeo

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

MAUMERE — Koalisi NGO Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para perempuan adat Rendu, Ndora dan Lambo di lokasi yang direncanakan dibangun waduk di Kabupaten Nagekeo.

“Kami dari Koalisi Aktivis NGO Maumere mengutuk keras tindakan represi yang dilakukan Polres Nagekeo dan Satuan Brimob Polda NTT sejak September hingga Oktober 2021 terhadap perempuan Adat Rendu, Ndora dan Lambo di lokasi yang direncanakan untuk membangun waduk Lambo,” kata Antonius Yohanis Bala, LSM Ba’Pikir, Kabupaten Sikka, NTT dalam rilisnya, Senin (18/10/2021).

John sapaannya mengatakan, keterlibatan Polisi dan Pol PP dalam upaya menghalang-halangi perjuangan masyarakat adat Rendu, Lambo dan Ndora dalam menolak pembangunan Waduk Lambo di Lowo Se, di Kecamatan Asesa Selatan, Kabupaten Negekeo sudah berlangsung sejak 2015 hingga saat ini.

Ia tambahkan kekerasan fisik, intimidasi hingga kriminalisasi telah menjadi pola standar untuk memberangus hak-hak masyarakat adat dalam menyampaikan pendapat dan mempertahankan tanah adatnya.

“Polisi dan Satpol PP secara institusi terkesan buta dan menolak untuk memahami eksistensi hak-hak masyarakat adat atas pembangunan,” tegasnya.

John tambahkan, dengan dalil mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN), mereka telah meletakan keperpihakannya bukan pada semua pihak, tapi pada pemrakarsa proyek yaitu BWS Nusa Tenggara II.

Menurutnya, kepolisian sebagai penanggungjawab operasional keamanan di lapangan, khususnya berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo harus memahami latar belakang persoalan dan eksistensi masyarakat adat setempat.

“Mereka, tidak menolak pembangunan waduk. Mereka menolak lokasi pembangunan waduk Lambo di Lowo Se dan mengajukan lokasi alternatif di Malawaka dan Lewo Pebhu,” ungkapnya.

John menjelaskan, usulan ini sudah diajukan sejak 2001 dan hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah Ngada, Nagekeo, NTT dan Indonesia.

Lanjutnya, alasan aksi yang dilakukan, karena tidak terakomodirnya saran dan pendapat mereka selama ini, bahkan tidak pernah pula tersedia forum dialog yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakat untuk membahas hal ini.

“Pencegahan di lapangan yang selama ini terjadi oleh para perempuan atas kegiatan survey dan pengukuaran oleh BWS NT II selama Agustus sampai Oktober 2021 adalah bentuk pernyataan sikap dan penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang,” jelasnya.

John menjelaskan, dasar-dasar perlawanan mereka ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kerena beberapa alasan lain seperti ada indikasi terjadi mafia tanah dalam proses pendataan pengadaan tanah, karena beberapa pihak kunci dan asli warga setempat justru tidak terakomodir.

Selain itu paparnya, ada indikasi pemaksaan kehendak oleh pihak BWS Nusa Tenggara II yang bertentangan dengan rekomondasi Amdalnya serta pernyataan dari Menteri PUPR ketika bertemu dengan wakil masyarakat adat di Jakarta tanggal 4 Agustus 2017.

“Saat bertemu warga, Menteri PUPR mengatakan kalaupun masih ada satu orang yang tidak setuju dengan pembangunan waduk di lokasi tersebut, maka pembangunan itu tidak bisa diteruskan,” jelasnya.

Sementara itu, Yohanis Yos Depeskim, salah seorang aktivis menambahkan,Koalisi NGO Maumere dengan tegas meminta Kementrian PUPR menghentikan atau membatalkan penggunaan aparat kepolisian di lapangan.

Are sapaannya mengatakan, polisi adalah lembaga pemerintah yang tidak bisa atau tidak boleh dimanfaatkan layaknya preman bayaran untuk melindungi tindakan sewenang-wenang BWS NT II sebagai pemrakasa proyek Waduk Lambo.

“Kami minta kegiatan pembangunan Waduk Lambo dihentikan sementara sampai dengan dilaksanakan perundingan ulang mengenai lokasi pembangunan antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat adat,” sarannya.

Are tegaskan, Kapolda NTT dan Kapolres Nagekeo agar menarik semua personel dari lapangan agar tidak terjadi benturan dengan warga masyarakat adat yang diduga akan terus melakuan perlawanan terhadap BWS Nusa Tenggara II.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan aktif memberikan penilaian terhadap seluruh proses yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan proyek Waduk Lambo,” ucapnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna B, menegaskan, kehadiran Polri di lokasi pembangunan dalam rangka pengamanan dan menjamin proyek strategi nasional berjalan dengan baik, aman dan sesuai target penyelesaian yang telah direncanakan.

Krisna menegaskan, hal ini sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Negara atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

“Dengan dibangunnya Waduk Lambo maka wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan air, baik untuk pertanian maupun kebutuhan lainnya bisa memanfaatkannya,” ungkapnya.

Krisna juga menegaskan, hingga saat ini kondisi keamanan di lokasi pembangunan bendungan masih kondusif meskipun ada beberapa hal yang perlu disingkronkan.

Meski begitu, dia katakan semua berjalan dengan aman dan harmonis serta tidak ada bentrok warga dengan Polri (Brimob) yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi.

“Kehadiran anggota Polri di lapangan ini semata-mata hanya untuk membantu pengamanan pembangunan Waduk Lambo sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah,” ungkapnya.

Lihat juga...