Marsekal TNI Fajar Prasetyo, “KENAPA TIDAK”?

OLEH: BRIGJEN TNI (PURN) DRS. AZIZ AHMADI, M.SC.

BULAN Oktober, boleh disebut sebagai bulan TNI. Di bulan kesepuluh inilah, TNI diukir dalam sejarah. Tepatnya, sejak 5 Oktober 1945, secara resmi dan profesional, TNI mulai “menyejarah”.

Melengkapi

Sama Oktobernya, tapi berbeda fokusnya. Kali ini, publik tidak bertanya hal-hal substantif. Bagaimana perkembangan TNI, setahun terakhir ini? Tapi, lebih fokus ke hal-hal praktis yang seksi. Kapan Panglima TNI (akan) diganti? Siapa, yang paling berpeluang menggantikannya?

Adalah, Selamat Ginting Suka. Wartawan senior dan pemerhati militer. Sekaligus, dosen/akademisi Universitas Nasional (Unas). Ia tanggap akan selera “pasar”. Ia jawab dengan analisa tajam dan komprehensif, seputar pergantian Panglima TNI, itu.

Melalui kanal Youtube, “Forum News Network (FNN)”, – yang digawangi oleh wartawan senior juga. Hersubeno Arif, namanya.

Ginting, antara lain mengemukakan : “Proses dan dinamika pergantian Panglima TNI saat ini, amat menarik dan dinamis. Melahirkan berbagai skenario dan dipengaruhi beberapa hal. (1) Relasi kekuasaan; (2) Tarik-menarik kepentingan (politik); dan (3) Beberapa faktor risiko”, – berupa domino/rangkaian peristiwa ikutan – yang mesti dipertimbangkan.

Tulisan ini, tidak untuk mengkritisi analisa yang sudah komplet itu. Apalagi, “vis a vis” hendak menanggapinya. Tulisan ini, hanya “melengkapi” untuk membulatkannya. Atau, sekadar tambahan elaborasi, untuk memperkaya informasi atas masalah terkait.

Suasana Galau

Patut diduga, proses pergantian Panglima TNI kali ini, dibarengi galaunya suasana kebatinan, di pihak Presiden. Galau, karena harus melepas “kepastian kenyamanan”, menuju  “ketidakpastian”.

Hal itu wajar saja, sebagai “sesuatu” yang mengiringi – walau untuk sesaat – terjadinya proses  pergantian suatu jabatan. Apalagi, terkait jabatan sestrategis Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menjabat Panglima TNI sejak, 8 Desember 2017. Nyaris genap empat tahun (hanya kurang 8 hari). Durasi yang amat lama, tentunya.

Ini sekaligus menjadi bukti, jika Presiden merasa amat cocok, nyaman dan aman, bersama Marsekal Hadi. Di sini, tentu faktor subyektivitas (Presiden), amat menentukan.

Sependek yang penulis dapat catat, Panglima TNI ke-20 ini, menjabat paling lama dan (memang terlanjur) kelamaan. Memecahkan rekor terlama sebelumnya,  yang dipegang Panglima TNI ke-14, Jenderal TNI Endriartono Sutarto,  7 Juni 2002 – 13 Februari 2006.

Sayangnya, sudah kelamaan, tapi masih juga diulur (terus) sampai memasuki injury time. Wajar dan sah-sah saja, jika kemudian timbul berbagai analisa, komentar, dan  praduga-praduga.

Kedzaliman Baru

Pertanyaan kritisnya, apa dampak negatif (durasi jabatan yang terlalu panjang) bagi organisasi TNI? Ada dua yang amat menonjol dan signifikan : Pertama, organisasi TNI mengalami kejenuhan. Kedua, terjadi kemacetan proses regenerasi kepemimpinan.

“Kejenuhan”, lazimnya mengikis kesegaran dinamika organisasi. Menghambat kreativitas berpikir. Mendorong berbagai apatisme, dan menghalangi lahirnya prestasi dan inovasi.

Begitu pula dengan “kemacetan proses regenerasi”. Sangat mengganggu proses dan dinamika sirkulasi kepemimpinan. Bahkan amat menghambat hadirnya pemimpin baru, yang lebih fresh dan memberi harapan baru, bagi institusi TNI.

Pada kondisi seperti itu, cenderung terjadi ironi. Terjadi hal-hal yang sungsang, sifatnya. Disengaja atau tidak, di sini terjadi sebuah “kedzaliman baru”. Ada yang mestinya lebih berhak, tapi justru tidak mendapatkan haknya, karena lokomotif mbegegek di tempat. Tidak bergeser atau bergerak.

Sebaliknya, juga ada yang beroleh keberuntungan. Tetiba mendapat “rejeki nomplok”, alias “durèn gogrok”. Berlakulah ungkapan, “si dungu dapat dikalahkan si cerdas. Tapi si cerdas bisa dikalahkan oleh si bejo atau yang ketiban nasib baik”.

Multi Tafsir

Dasar hukum pergantian Panglima TNI, ada 3 (tiga) : Pertama, Tap MPR RI, No. VII/2000, tentang Peran TNI dan Polri, Pasal 3. Kedua, UU, No. 3/2002, tentang Pertahanan Negara, Pasal 17. Ketiga, UU No. 34/2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 13.

Dari ketiga dasar hukum itu, hanya UU No. 34/2004, yang cukup detail menjelaskan, “bagaimana prosedur dan mekanisme pergantian Panglima TNI”. Ini termuat dalam 10 Ayat, Pasal 13 tersebut.

Namun demikian, masih juga terjadi tarik-menarik dan relasi kepentingan yang tidak singkron, dalam setiap proses pergantian (calon) Panglima TNI. Satu sebabnya, terjadi “multi tafsir” terhadap Ayat (4), Pasal 13.

Ayat (4) ini, pada prinsipnya berbunyi : “Jabatan Panglima TNI, dapat dijabat secara bergantian, oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan”.

Lihat juga...