Mayjen Soeharto & Pembebasan Presiden Soekarno dari Pelaku G30S/PKI

Pembebasan RRI dan Telkom

Pukul 17.00 WIB, Mayjen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhi yang sejak pukul 13.00 WIB menunggu di Kostrad agar pukul 18.00 WIB membebaskan Telkom dan RRI dari cengkeraman pasukan G30S/PKI. Kedua instrumen komunikasi strategis itu pada pukul 18.40 WIB telah dikuasai sepenuhnya dan memiliki implikasi sebagai berikut:

Pertama, Tersumbatnya Instrumen Propaganda G30S/PKI.

Pada awal gerakan, penguasaan Telkom menjadikan G30S/PKI sebagai pemegang monopoli jaringan komunikasi. Mereka secara leluasa melakukan jalinan koordinasi antarpelaku gerakan dan kepada jaringan-jaringanya baik di dalam maupun luar negeri.

Penguasaan Telkom juga memberikan keleluasaan bagi pelaku G30S/PKI dalam melakukan sabotase terhadap pihak-pihak yang tidak dikehendaki mengembangkan koordinasi, seperti halnya pemutusan saluran telepon ke Istana dan rumah-rumah jenderal sasaran penculikan.

Sedangkan penguasaan RRI memungkinkan pelaku G30S/PKI memonopoli instrumen propaganda publik untuk penyebaran informasi maupun pembentukan disinformasi bagi kepentingan G30S/PKI. Mereka secara leluasa mengemukakan komunike sekaligus memblokir informasi yang sekiranya tidak menguntungkan agendanya.

Sebagai contoh adalah pengumuman Komandan Resimen Cakrabirawa, tentang keselamatan dan penegasan kekuasaan Presiden atas kepemimpinan negara dan revolusi,  yang sempat tertunda beberapa jam karena diblokir oleh pimpinan G30S/PKI. RRI juga menjadi instrumen instruksi pimpinan PKI bagi pelaku perebutan kekuasaan lokal pada masing-masing daerah. Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah atau BCD diharapkan dapat menerjemahkan kejadian-kejadian di Jakarta untuk direplikasikan di daerah masing-masing.

Pembebasan Telkom dan RRI oleh pasukan Mayjen Soeharto menjadikan dominasi PKI terhadap sarana vital komunikasi berakhir. Saluran propagandanya telah tersumbat dan tidak lagi dapat menyebarkan disinformasi secara terbuka. Kembalinya Telkom dan RRI ke pangkuan pemerintah atau Kostrad mendorong PKI melakukan koordinasi manual sebagaimana nasib kompetitornya, Mayjen Soeharto, selama sehari penuh, sejak pukul 04.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Kedua, Instrumen Netralisasi Disinformasi.

Bebasnya Telkom dan RRI merupakan aset strategis bagi Mayjen Soeharto untuk menetralisir disinformasi G30S/PKI yang telah dijejalkan kepada publik Indonesia selama sehari penuh.

Ia segera melakukan klarifikasi atas berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia, dengan menyiarkan pidato pada pukul 19.00 WIB. yang isinya: (a) pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya G30S di Jakarta, (b) mereka melakukan penculikan enam perwira tinggi ABRI, (c) mereka berhasil menguasai RRI dan Telkom, (d) Presiden dan Menhankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat walafiat, (e) Pimpinan AD untuk sementara dipegang Mayor Jenderal Soeharto, (f) situasi dan keamanan telah dikuasai kembali, (g) gerakan Letkol. Inf. Untung merupakan coup dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora, dan (h) tindakan G30S kontra revolusioner dan harus diberantas sampai akar-akarnya.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI | Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI Seri-6.2

Selain membuka kedok G30S/PKI, coup dengan berlindung di balik penyelamatan Presiden Soekarno, penjelasan Mayjen Soeharto melalui RRI juga memunculkan rasa tenang di kalangan masyarakat yang selama satu hari penuh dibingungkan oleh pengumuman-pengumuman aneh seperti  pembunuhan kepada para jenderal, pembentukan Dewan Revolusi, pengumuman Presiden dan penurunan pangkat kemiliteran. Implikasi penjelasan itu segera menempatkan pelaku G30S/PKI tersudut secara moral serta memunculkan partisipasi luas dari masyarakat untuk melokalisir aktivitas G30S/PKI di daerahnya masing-masing.

Ketiga, Tersendatnya Perebutan Kekuasaan Lokal.

Pengumuman Mayjen Soeharto membawa implikasi tersendatnya proses perebutan kekuasaan lokal sebagai tindak lanjut komunike Letkol Inf. Untung dan Dekrit Dewan Revolusi. Sebagaimana perintah Sjam BCC, instruksi gerakan akan diberikan melalui siaran RRI.

Maka ketika mendengar komunike dan Dekrit Dewan Revolusi (mulai pukul 07.00 WIB. sampai dengan 13.30 WIB.), para pelaku perebutan kekuasaan tingkat lokal (Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah) segera mematangkan aplikasi perebutan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Namun ketika gerakan mereka baru dimulai dalam tahap-tahap awal, Mayjen Soeharto telah menyiarkan pengumuman yang dapat segera ditelaah sebagai cerminan kegagalan gerakan induknya di Jakarta.

Walaupun sempat menimbulkan korban dan terbentuknya Dewan Revolusi di sejumlah daerah, pengumuman Mayjen Soeharto telah menyebabkan perebutan kekuasaan lokal tidak berjalan sesuai rencana.

Sejumlah saksi sejarah di berbagai daerah mengungkapkan ketidaksinergisan antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor terselamatkannya tokoh-tokoh non Komunis daerah dari target pembantaian pada tahun 1965. Pelaku G30S/PKI di beberapa daerah bahkan telah mengedarkan “daftar jagal” bagi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan potensial bagi PKI. Ketika G30S/PKI di Jakarta hanya berumur satu hari, skenario perebutan kekuasaan dan pembantaian orang-orang non Komunis di daerah-daerah tidak terorganisasikan dengan baik.

Pembebasan Presiden dari Cengkeraman Pelaku G30S/PKI

Lihat juga...