Mayjen Soeharto & Pembebasan Presiden Soekarno dari Pelaku G30S/PKI

Pembebasan RRI dan Telkom

Pukul 17.00 WIB, Mayjen Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD pimpinan Kol. Sarwo Edhi yang sejak pukul 13.00 WIB menunggu di Kostrad agar pukul 18.00 WIB membebaskan Telkom dan RRI dari cengkeraman pasukan G30S/PKI. Kedua instrumen komunikasi strategis itu pada pukul 18.40 WIB telah dikuasai sepenuhnya dan memiliki implikasi sebagai berikut:

Pertama, Tersumbatnya Instrumen Propaganda G30S/PKI.

Pada awal gerakan, penguasaan Telkom menjadikan G30S/PKI sebagai pemegang monopoli jaringan komunikasi. Mereka secara leluasa melakukan jalinan koordinasi antarpelaku gerakan dan kepada jaringan-jaringanya baik di dalam maupun luar negeri.

Penguasaan Telkom juga memberikan keleluasaan bagi pelaku G30S/PKI dalam melakukan sabotase terhadap pihak-pihak yang tidak dikehendaki mengembangkan koordinasi, seperti halnya pemutusan saluran telepon ke Istana dan rumah-rumah jenderal sasaran penculikan.

Sedangkan penguasaan RRI memungkinkan pelaku G30S/PKI memonopoli instrumen propaganda publik untuk penyebaran informasi maupun pembentukan disinformasi bagi kepentingan G30S/PKI. Mereka secara leluasa mengemukakan komunike sekaligus memblokir informasi yang sekiranya tidak menguntungkan agendanya.

Sebagai contoh adalah pengumuman Komandan Resimen Cakrabirawa, tentang keselamatan dan penegasan kekuasaan Presiden atas kepemimpinan negara dan revolusi,  yang sempat tertunda beberapa jam karena diblokir oleh pimpinan G30S/PKI. RRI juga menjadi instrumen instruksi pimpinan PKI bagi pelaku perebutan kekuasaan lokal pada masing-masing daerah. Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah atau BCD diharapkan dapat menerjemahkan kejadian-kejadian di Jakarta untuk direplikasikan di daerah masing-masing.

Pembebasan Telkom dan RRI oleh pasukan Mayjen Soeharto menjadikan dominasi PKI terhadap sarana vital komunikasi berakhir. Saluran propagandanya telah tersumbat dan tidak lagi dapat menyebarkan disinformasi secara terbuka. Kembalinya Telkom dan RRI ke pangkuan pemerintah atau Kostrad mendorong PKI melakukan koordinasi manual sebagaimana nasib kompetitornya, Mayjen Soeharto, selama sehari penuh, sejak pukul 04.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Kedua, Instrumen Netralisasi Disinformasi.

Bebasnya Telkom dan RRI merupakan aset strategis bagi Mayjen Soeharto untuk menetralisir disinformasi G30S/PKI yang telah dijejalkan kepada publik Indonesia selama sehari penuh.

Ia segera melakukan klarifikasi atas berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia, dengan menyiarkan pidato pada pukul 19.00 WIB. yang isinya: (a) pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya G30S di Jakarta, (b) mereka melakukan penculikan enam perwira tinggi ABRI, (c) mereka berhasil menguasai RRI dan Telkom, (d) Presiden dan Menhankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat walafiat, (e) Pimpinan AD untuk sementara dipegang Mayor Jenderal Soeharto, (f) situasi dan keamanan telah dikuasai kembali, (g) gerakan Letkol. Inf. Untung merupakan coup dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora, dan (h) tindakan G30S kontra revolusioner dan harus diberantas sampai akar-akarnya.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI | Perlawanan Mayjen Soeharto & TNI Seri-6.2

Selain membuka kedok G30S/PKI, coup dengan berlindung di balik penyelamatan Presiden Soekarno, penjelasan Mayjen Soeharto melalui RRI juga memunculkan rasa tenang di kalangan masyarakat yang selama satu hari penuh dibingungkan oleh pengumuman-pengumuman aneh seperti  pembunuhan kepada para jenderal, pembentukan Dewan Revolusi, pengumuman Presiden dan penurunan pangkat kemiliteran. Implikasi penjelasan itu segera menempatkan pelaku G30S/PKI tersudut secara moral serta memunculkan partisipasi luas dari masyarakat untuk melokalisir aktivitas G30S/PKI di daerahnya masing-masing.

Ketiga, Tersendatnya Perebutan Kekuasaan Lokal.

Pengumuman Mayjen Soeharto membawa implikasi tersendatnya proses perebutan kekuasaan lokal sebagai tindak lanjut komunike Letkol Inf. Untung dan Dekrit Dewan Revolusi. Sebagaimana perintah Sjam BCC, instruksi gerakan akan diberikan melalui siaran RRI.

Maka ketika mendengar komunike dan Dekrit Dewan Revolusi (mulai pukul 07.00 WIB. sampai dengan 13.30 WIB.), para pelaku perebutan kekuasaan tingkat lokal (Pengurus PKI dan Biro Chusus Daerah) segera mematangkan aplikasi perebutan kekuasaan di daerahnya masing-masing. Namun ketika gerakan mereka baru dimulai dalam tahap-tahap awal, Mayjen Soeharto telah menyiarkan pengumuman yang dapat segera ditelaah sebagai cerminan kegagalan gerakan induknya di Jakarta.

Walaupun sempat menimbulkan korban dan terbentuknya Dewan Revolusi di sejumlah daerah, pengumuman Mayjen Soeharto telah menyebabkan perebutan kekuasaan lokal tidak berjalan sesuai rencana.

Sejumlah saksi sejarah di berbagai daerah mengungkapkan ketidaksinergisan antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor terselamatkannya tokoh-tokoh non Komunis daerah dari target pembantaian pada tahun 1965. Pelaku G30S/PKI di beberapa daerah bahkan telah mengedarkan “daftar jagal” bagi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan potensial bagi PKI. Ketika G30S/PKI di Jakarta hanya berumur satu hari, skenario perebutan kekuasaan dan pembantaian orang-orang non Komunis di daerah-daerah tidak terorganisasikan dengan baik.

Pembebasan Presiden dari Cengkeraman Pelaku G30S/PKI

Rencana pembebasan Presiden dari cengkeraman komplotan G30S/PKI sebenarnya telah direncanakan Mayjen Soeharto sejak tengah hari. Ia berpikir agar sebelum tengah malam Presiden harus sudah meninggalkan Halim. Rencana itu memperoleh momentum —bersamaan dengan pembebasan RRI dan Telkom— datangnya Kolonel KKO Bambang Widjanarko (ajudan Presiden) untuk yang kedua kalinya.

Pada siang hari ia diperintahkan mencari Mayjen Umar Wirahadikusumah untuk menghadap Presiden. Kedatangannya kali ini juga atas perintah Presiden mencari Mayjen Pranoto Reksosamodro agar menghadap karena telah ditunjuk sebagai caretaker TNI AD. Pada saat itu Mayjen Pranoto dan Jenderal Nasution (yang sedang dirawat kakinya) berada di Kostrad. Mayjen Soeharto menanyakan kembali di mana keberadaan Presiden dan dijawab oleh Bambang bahwa Presiden ada di rumah Komodor Susanto di Kawasan Halim.

Terhadap misi Bambang, Mayjen Soeharto meminta agar menyampaikan kepada Presiden bahwa untuk sementara waktu menunda pelaksanaan keputusan tersebut, karena: (a) pengejaran dan penumpasan penculik sedang berlangsung, (b) para jenderal yang diculik belum diketahui nasibnya, (c) melaporkan kepada Presiden, bahwa sesuai konvensi  dalam lingkungan AD, dirinya menggantikan Ahmad Yani jika yang bersangkutan tidak ada di tempat. Menurut kalkulasinya, Presiden berada dalam sandera komplotan G30S dan dirinya tidak mau mengambil risiko menyerahkan para jenderal dalam perangkap pemberontak termasuk Mayjen Pranoto.

Atas jawaban tersebut, Bambang kemudian meminta tugas: “Sekarang tugas kami apa, Pak?”. “Begini. Kalau Kolonel mau berjasa untuk negara dan membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan agar Bung Karno meninggalkan Halim sebelum tengah malam,” jawab Mayjen Soeharto. Bambang menjawab: “Insyaallah” yang menandakan kesanggupannya.

Untuk menghindarkan kesalahpahaman, Mayjen Soeharto mengirim Kolonel Tjokropranolo menghadap Presiden di Halim menyampaikan pesan sebagaimana pesan yang dibawa Bambang. Bahwa, ia untuk sementara waktu memegang kendali AD sesuai konvensi dan atas perintah Menko/Hankam/KASAB Jenderal Nasution.

Sikap itu (penundaan perintah harian) diambil untuk memastikan keselamatan Presiden dan perwira TNI dari kemungkinan penyanderaan atau eksekusi komplotan G30S/PKI, sebagaimana dialami para jenderal yang telah diculik dan dibunuh pada pagi harinya. Oleh karena itu, ia mengkonfirmasikan akan segera menyerang Halim untuk membebaskan Halim dari komplotan G30S/PKI dan oleh karenanya Presiden sebaiknya tidak berada di Halim.

Tanpa menunjukkan sikap melawan Presiden, Mayjen Soeharto menyatakan kesiapannya menunggu perintah. Melalui Tjokropranolo, ia juga mengirim pesan kepada Brigjen Sabur (komandan Resimen Cakrabirawa/Pasukan Pengamanan Presiden), agar membawa Presiden dalam perlindungannya menuju Bogor.

Setelah melalui tarik ulur —Omar Dhani dan Supardjo mendesak Presiden menggunakan pesawat menuju Yogya atau Madiun sesuai keputusan rapat darurat PKI, sedangkan Brigjen Sabur, Waperdam Leimena, Bambang Widjanarko dan Nyonya Dewi meyakinkan sekaligus mempersiapkan keberangkatan Presiden menuju Bogor — pada pukul 11.30 WIB, Presiden memenuhi permintaan Mayjen Soeharto meninggalkan Halim menuju Bogor. Sebelum berangkat, Saelan atau pengawal Presiden mengirim kurir ke Kostrad bahwa Presiden menuju Bogor.

Ketika dalam perjalanan, Presiden terlihat gusar dan menanyakan kenapa harus ke Bogor dan tidak menggunakan pesawat. Bambang Widjanarko menjelaskan ada tiga alasan membawa Presiden ke Bogor. Pertama, Pangkalan Udara Halim akan segera dibebaskan dan jangan sampai Presiden berada di tengah-tengan pertempuran. Kedua, Bogor tidak jauh dari Jakarta sehingga sewaktu-waktu dapat bergerak menguasai situasi. Ketiga, sangat berisiko meninggalkan Halim dengan pesawat yang hanya dikendalikan seorang pilot yang loyalitasnya belum diketahui secara pasti.

Mendengar jawaban itu Presiden terdiam kemudian mengajukan pertanyaan, “Apa Jalan ke Bogor ini aman?” Bambang memberikan jaminan bahwa perjalanan ke Bogor aman, “Aman Pak… Bapak tidak usah khawatir, kami akan membawa Bapak dengan selamat sampai ke Istana Bogor”.

Sesampainya di Istana Bogor, Bambang menyampaikan tugasnya membawa ke tempat aman telah selesai dan dijawab ucapan “terima kasih” oleh Presiden. Ia dan Brigjen Sabur kemudian melapor via telepon kepada Mayjen Soeharto bahwa Presiden telah berada di Istana Bogor dalam keadaan selamat. Sedangkan Saelan menghubungi Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adji bahwa Presiden sudah berada di Bogor.

Mayjen Soeharto tidak hanya mempercayakan kepastian keberadaan Presiden di Istana Bogor atas laporan Bambang dan Sabur. Ia memerintahkan Kolonel Alex yang domisilinya di Bogor untuk memastikan laporan bahwa Presiden sudah berada di Istana Bogor.

Terbebasnya Presiden dari cengkeraman komplotan G30S/PKI di Halim menyebabkan rencana darurat PKI membawa Presiden ke Yogyakarta mengalami kegagalan. Terpisahnya komplotan G30S/PKI dari Presiden juga menandai berakhirnya “kendali inisiatif coup” para pimpinan PKI dan segera menempatkannya dalam “proses kerja penyelamatan partai”. Para pimpinan G30S/PKI tercerai berai dan melarikan diri ke daerah-daerah sebelum akhirnya berhasi ditangkap dan menghadapi proses peradilan.

Pembebasan Halim

Setelah kepergian Presiden, komplotan G30S/PKI juga segera ditinggalkan Aidit dan Men/Pangau Omar Dhani. Aidit menggunakan fasilitas penerbangan AURI menuju Yogya dalam rangka membangun basis perjuangan yang baru. Sedangkan Men/Pangau Omar Dhani terbang meninggalkan Halim dan berputar-putar di atas Jawa selama 6 jam sebelum akhirnya mendarat di Madiun.

Pada pukul 6.00 WIB, tanggal 2 Oktober 1965, pasukan G30S (terdiri dari beberapa kompi pasukan profesional dan 1.500 sukarelawan Pemuda Rakyat terlatih) berusaha menghadang masuknya pasukan Kostrad yang hendak menguasai Halim. Pada pukul 06.10 WIB, Pangkalan Udara Halim dapat dikuasai RPKAD, namun dalam proses berikutnya terjadi vuur contact dengan pasukan pendukung G30S/PKI.

Atas inisiatif Komodor Dewanto disepakati cease fire, sampai terdapat kejelasan kebenaran bahwa perlawanan unsur militer profesional pasukan G30S/PKI untuk melawan Kostrad benar-benar merupakan perintah Presiden. Sore hari tanggal 2 Oktober 1965, Presiden mengirimkan pesan kepada Soepardjo yang isinya memerintahkan penghentian tembak menembak dengan pasukan Kostrad. Pembebasan Halim menjadikan komplotan G30S/PKI kehilangan pijakan terakhir kekuatan milternya, sekaligus menempatkan para pelakunya dalam usaha-usaha penyelamatan diri dari kejaran Kostrad.

Berdasarkan rangkaian fakta dan peristiwa sebagaimana dikemukakan di atas, pencermatan mikro kesejarahan peristiwa G30S akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan coup yang didalangi PKI. Setiap upaya menolak keterlibatan PKI —atau menganggap peranannya bersifat pinggiran— akan dihadapkan kekayaan fakta-fakta —mulai pra persitiwa, rapat-rapat komando pembersihan, hari H dan pasca peristiwa— yang menunjukkan hal sebaliknya. Ending setiap pencermatan terhadap peristiwa tersebut pada akhirnya akan kembali pada kesimpulan bahwa PKI merupakan intellectual actor sekaligus eksekutor G30S. ***

Lihat juga...