Pandemi, Penyediaan Rumah Layak Huni di Kalteng Dioptimalkan

PALANGKA RAYA – Penyediaan rumah layak huni (RLH) di Provinsi Kalimantan Tengah terus dilakukan, meski pandemi COVID-19 belum berakhir, yakni pada 2021 Pemprov tetap membangun 750 unit rumah dengan anggaran Rp15 miliar untuk masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kabupaten dan kota.

“Peningkatan persentase RLH di Kalteng dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, baik dengan upaya mandiri pemprov, pemkab dan pemkot melalui APBD dan DAK,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya, Jumat.

Menurut dia, ini merupakan salah satu yang menjadi fokus Pemprov Kalteng dalam pemerataan pembangunan serta program peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian dalam artian luas yaitu penyediaan rumah layak huni.

“Program bedah rumah harus tepat sasaran dan tepat manfaat,” kata dia.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah (Disperkimtan) Kalteng, sebanyak 14.249 rumah telah berhasil dibedah dan menjadi layak huni, selama masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng-Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase RLH di Kalteng cenderung meningkat sejak 2017.

Pada 2017 meningkat 42,17 persen, 2018 meningkat 43,79 persen, 2019 meningkat 47,90 persen dan pada 2020 meningkat 51,97 persen. Angka ini akan terus ditingkatkan, karena Gubernur memberi perhatian tinggi terhadap pemerataan pembangunan.

“Kami juga fokus memerhatikan veteran pejuang dan janda pejuang yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni. Veteran pejuang telah mengorbankan harta bahkan nyawa, inilah kewajiban kita sebagai penerus memberikan apresiasi kepada mereka dengan memberikan kehidupan yang layak,” ucapnya.

Melalui Disperkimtan Kalteng, kata Sugianto, telah dilaksanakan bedah rumah berupa rehab rumah bagi veteran dan janda pejuang, dengan total hibah sebanyak 70 unit rumah dengan rincian yakni penerima hibah bagi veteran sebanyak 56 orang dan janda pejuang sebanyak 14 orang dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar lebih.

Selain itu juga upaya koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Pemprov Kalteng dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya ini juga didukung pihak pengembang melalui DPD REI Kalteng yang telah membangun rumah sebanyak 7.596 unit. (Ant)

Lihat juga...