Pandemi Sebabkan Peningkatan Biaya Logistik Antarnegara

Editor: Makmun Hidayat

BOGOR — Meningkatnya biaya logistik pascapandemi merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga para pengekspor, baik yang sudah lama mengarungi pasar ekspor maupun pengekspor pemula dapat membuka jalinan perdagangan dengan negara-negara yang lokasinya jauh dari Indonesia.

Dirjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, Duta Beras I Gede Ngurah Swajaya menyatakan tantangan jatuhnya ekonomi sebagai akibat pandemi, bukan hanya dihadapi oleh seluruh negara di dunia.

“Salah satu yang signifikan berkaitan langsung dengan kinerja ekspor adalah meningkatnya biaya logistik dan menumpuknya barang di pelabuhan karena lamanya proses bongkar muat. Peningkatan biaya tercatat antara 200 hingga 400 persen,” kata Ngurah dalam diskusi online ekspor diikuti Cendana News dari Bogor, Selasa (12/10/2021).

Sebagai contoh, biaya kontainer 20 feet untuk perjalanan Shanghai ke Brazil meningkat lima kali lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata 12 tahun terakhir.

“Hal ini menjadi PR tersendiri bagi Kemenlu dan Kemenhub. Bagaimana bisa mengantisipasi biaya logistik agak tak mengganggu pasar ekspor Indonesia,” ujarnya lagi.

Dirjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, Duta Beras I Gede Ngurah Swajaya, dalam diskusi online ekspor, Selasa (12/10/2021). -Foto Ranny Supusepa

Sejak awal tahun 2021, data menunjukkan ada peningkatan harga kargo mencapai 443 persen untuk perjalanan Shanghai ke Amerika Latin.

“Dalam delapan bulan terakhir, untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia, terjadi peningkatan ekspor Indonesia di atas 50 persen. Nilainya setara dengan angka ekspor selama tahun 2020. Ini tentunya hal yang menggembirakan. Sehingga biaya logistik ini harus menjadi fokus utama untuk diselesaikan,” kata Ngurah.

Selain itu, melihat kasus di Eropa, di mana adanya peraturan yang bisa mendiskriminasi produk Indonesia, perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah hal yang sama terjadi pada ekspor ke wilayah benua Amerika.

“Sudah harus dipersiapkan legalitas dan sertifikasi agar terjamin proses ekspornya tanpa melupakan aspek keberlanjutan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, saat ini Indonesia sudah memiliki perjanjian tarif dengan negara Amerika Latin dan Karibia yang menghasilkan penghapusan 7.669 tarif ekspor produk dari Indonesia ke Chili dan ada 78,3 persen sudah mendapat tarif 0 persen.

“Selain dengan Chili, juga sedang dilakukan perundingan dengan organisasi yang beranggotakan 4 negara, Brazilia, Argentina, Uruguay dan Paraguay,” ungkapnya lagi.

Ngurah menyebutkan pemerintah terus mengupayakan langkah dalam mengatasi permasalahan yang muncul.

“Pada tanggal 14-15 Oktober ini akan diselenggarakan pertemuan bisnis untuk kali ketiga dengan negara Amerika Latin dan Karibia, yang akan menyediakan waktu juga untuk one on one business meeting. Acara ini akan menjadi peluang, terutama bagi pebisnis baru dan para pelaku UMKM untuk menjajaki kerja sama bisnis yang ada,” tandasnya.

Ia menyatakan potensi bisnis antara Indonesia dengan negara di benua Amerika akan menjadi potensi peningkatan ekspor jika mampu mengidentifikasikan kebutuhan yang ada dan mampu melompati berbagai tantangan yang ada.

“Di sini pentingnya diplomasi ekonomi membuka peluang kerja sama untuk menopang kemandirian ekonomi Indonesia yang berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Dengan cara meningkatkan kinerja ekspor dan meningkatkan investasi di Indonesia. Dan jika pandemi sudah berakhir maka saatnya ekonomi wisata dimulai,” pungkas Ngurah.

Ketua Umum GPEI, Benny Soetrisno, dalam diskusi online ekspor, Selasa (12/10/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan landscape pengusaha memang berubah saat pandemi terjadi.

“Tapi dengan hadirnya generasi baru, khususnya generasi Z, saya yakin akan muncul pengusaha-pengusaha ekspor baru. Baik dengan semakin meningkatnya literasi ekspor maupun melalui akses-akses terbuka jalur ekspor,” kata Benny dalam kesempatan yang sama.

Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kualitas produk berbasis sumber daya alam Indonesia.

“Contohnya, coklat. Yang terkenal itu kan Belgia dan Swiss. Tapi bukan berarti kita tidak bisa meningkatkan kualitas coklat kita sehingga bisa masuk dalam pasar pemgekspor coklat. Tak ada anak-anak yang menolak coklat. Pasarnya sangat luas,”  tuturnya.

Optimisme juga muncul karena baik Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koperasi sangat mendukung pengembangan para pengekspor dalam negeri.

“Indonesia memiliki banyak produk dari setiap provinsi yang memiliki peluang untuk ekspor. Tinggal kita pelajari bagaimana menjadikan sumber daya tersebut menjadi produk ekspor yang mampu memenuhi kebutuhan industri internasional,” pungkasnya.

Lihat juga...