Pemberdayaan UMKM Upaya Menghilangkan Kemiskinan

JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Wapres Ma’ruf usai memimpin Rapat Koordinasi tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bakti Praja Semarang, Kamis.

“Jadi, hari ini saya juga melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM ini merupakan salah satu  upaya untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Wapres.

Dalam peninjauan terhadap stan UMKM pameran pemberdayaan masyarakat tersebut, Wapres menilai banyak produk yang memiliki kualitas untuk diekspor ke beberapa negara.

“Banyak produknya sudah bagus-bagus, bahan sudah diekspor, baik ke Eropa, Rusia, maupun Timur Tengah. Potensi ini yang ingin terus kita kembangkan hingga kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi di Indonesia,” jelasnya.

Wapres mendorong daerah dengan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi untuk dapat mengembangkan UMKM guna meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dengan demikian, lanjut Wapres, upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen dapat dicapai di akhir 2024.

“Target Pemerintah pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah harus nol persen, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi, seluruhnya ada 212 kabupaten yang harus kita selesaikan,” katanya.

Pada tahun 2021, Pemerintah memprioritaskan 35 dari 212 daerah tersebut untuk diselesaikan angka kemiskinan ekstremnya hingga nol persen akhir 2021.

Jawa Tengah merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang terdapat lima kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di daerahnya. Lima kabupaten prioritas tersebut ialah Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes.

Wapres juga menilai strategi penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah sudah selaras dengan program dari pemerintah pusat, yakni pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya mengapresiasi program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang komplemen dengan program-program pusat,” kata Wapres.

Selain Jawa Tengah, enam provinsi lain yang menjadi prioritas pada tahun 2021 ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.

Turut mendampingi Wapres dalam rakor di Semarang ialah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Ant)

Lihat juga...