Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kependidikan Honorer

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Persoalan pendidikan di Indonesia, tidak hanya menyangkut honorer tenaga pendidikan atau guru, namun juga honorer tenaga kependidikan. Selama ini keberadaan mereka juga diperlukan dalam mendukung proses belajar mengajar hingga administrasi sekolah, namun nasib mereka setali tiga uang dengan para guru honorer.

Selain belum ada kepastian status yang jelas, penghargaan atau honor yang diberikan kepada mereka, juga relatif kurang layak atau masih di bawah upah minimum regional (UMR).

“Selain nasib teman-teman guru honorer, kita minta pemerintah juga memperhatikan nasib honorer tenaga kependidikan. Harapannya, nantinya juga skema seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi teman-teman honorer tenaga kependidikan,” papar Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori Indonesia, Sutopo Yuwono, saat dihubungi di Semarang, Kamis (14/10/2021).

Ditandaskan dengan skema PPPK tersebut, setidaknya ada kejelasan status dan honor yang mereka terima.

“Di sisi lain, kami juga meminta agar nantinya ada program percepatan pendidikan bagi para tenaga kependidikan ini, jika nantinya dalam seleksi PPPK tersebut ada persyaratan pendidikan minimum S1 sarjana,” lanjutnya.

Kemudahan dalam percepatan pendidikan tersebut perlu dilakukan, karena banyak honorer tenaga kependidikan yang belum sarjana. Bahkan ada di antara mereka yang lulusan SMA.

“Jadi tenaga kependidikan yang belum S1, bisa ikut percepatan. Syukur-syukur jika persyaratan minimal pendidikan tidak dicantumkan, sehingga hanya berdasarkan porto folio kerja atau masa pengabdian,” tandasnya.

Pihaknya pun sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada pemerintah, termasuk meminta dukungan kepada organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), agar usulan tersebut bisa ditindak lanjuti.

Terpisah, Ketua PGRI Jateng, Dr. Muhdi SH, M. Hum, menandaskan hal senada. Menurutnya, tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kependidikan (administrasi), merupakan satu paket. Sebab keberadaan mereka, untuk menunjang berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

“Seperti halnya guru honorer, nasib tenaga honorer kependidikan ini juga perlu kita perhatikan. Mereka ini, mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan KBM. Jika satu di antaranya tidak ada, maka proses KBM juga tidak bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Pihaknya pun sudah menyampaikan usulan tersebut, terkait nasib para tenaga kependidikan.

Saat ditanya terkait syarat pendidikan minimal S1, Muhdi berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan khusus.

Dicontohkan pada pelaksanaan PPPK 2021 untuk guru yang diikuti para guru honorer. “Ada banyak guru yang tidak lolos tes, kemudian pemerintah menurunkan angka passing grade atau kelulusan. Selain itu juga menambah nilai afirmasi, khususnya bagi guru berusia di atas 50 tahun, yang mendapat nilai afirmasi 100 persen, atau otomatis lolos PPPK,” terangnya.

Kelonggaran senada juga diharapkan diberlakukan pada seleksi PPPK tenaga kependidikan.

“Hal ini akan kita perjuangkan, sehingga harapannya juga ada kejelasan status dan gaji yang layak bagi mereka,” pungkasnya.

Lihat juga...