Pemkot Bekasi Mulai Terapkan Syarat Wajib Lolos Scan PeduliLindungi

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai menerapkan  skrining dengan aplikasi PeduliLindungi dengan minimal harus telah melakukan vaksin dosis pertama. Hal tersebut untuk memberi rasa aman dan kenyamanan bersama dari paparan Covid-19.

Aturan mainnya tertuang dalam berdasar surat edaran Wali Kota Bekasi, selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 440/1395/SET.COVID-19.

Dalam aturan tersebut, mengatur kewajiban vaksinasi Covid-19 dalam pengurusan pelayanan publik, maka sektor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kini telah menggunakan scan barcode PeduliLindungi untuk scanning warga Kota Bekasi.

Setelah layanan bagi pendidikan menerapkan aplikasi PeduliLindungi, hal sama pun mulai berlaku bagi layananan terkait Administrasi Kependudukan (Adminduk) di kantor Dinas Kependukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Romi, Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Disdukcapil, menjelaskan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menjaga kesehatan dan keamanan warga yang membutuhkan pelayanan dan diperuntukkan juga untuk pegawai yang bertugas.

“Penggunaan PeduliLindungi membantu kami dalam menjalankan tugas. Melalui aplikasi PeduliLindungi dapat membantu pemerintah dalam melawan pandemi ini dan membantu pemenuhan target herd immunity dengan melindungi immunitas warga yang datang ke Disdukcapil dan pegawai,” ucapnya.

Romi juga menjelaskan, untuk warga yang datang ke Disdukcapil tapi belum divaksin untuk divaksin terlebih dahulu di Puskesmas Karang Kitri. Puskesmas tersebut lokasinya terdekat di wilayas Disdukcapil.

Tak hanya itu, sektor pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di satu komplek dengan Disdukcapil juga sudah menerapkan scanning barcode PeduliLidungi bagi warga yang membutuhkan pelayanan di DPMPTSP, meliputi perizinan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUJK), dan masih banyak layananan perizinan lainya.

Masyarakat yang datang dalam keperluan kepengurusan pelayanan publik harus lolos scanning vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi terlebih dahulu, dengan minimal telah divaksin dosis pertama dan hampir semua area publik/tempat umum seperti pusat perbelanjaan pun sudah terlebih dahulu menerapkan scanning PeduliLindungi, sehingga di hampir sebagian besar ruang lingkup akvitas membutuhkan bukti vaksinasi.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP, Wulan, mengakui penerapan wajib lolos PeduliLidungi di lingkungan kerja sesuai dengan peraturan Wali Kota Bekasi yang telah beredar, bahwa seluruh sektor pelayanan publik harus lolos scanning aplikasi tersebut. Untuk di DPMPTSP, aplikasi PeduliLindungi tersedia dipintu  masuk ke dalam gedung.

Sektor pelayanan publik di lingkup Kecamatan pun juga tak luput dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Seperti di Kantor Kecamatan Medan Satria, yang pelayanan publiknya meliputi pelayanan secara administrasi.

Sekretaris Camat Medan Satria, Rosalina Teresa, mengatakan di setiap pelayanan yang dilakukan di Kantor Kecamatan, baik warga ataupun aparatur yang bertugas wajib untuk melakukan check-in PeduliLindungi yang disediakan.

Penerapan scanning barcode PeduliLindungi di sektor Pelayanan Publik sebelumnya juga telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk layanan mutasi siswa, surat keterangan pengganti Ijazah, STTB, Danem, SKHU, SKYBS, Magang, Penelitian, Nomor Pokok Sekolah Nasional, Rekomendasi Mutasi, Tunjangan pendidik, Rekomendasi teknis izin pendirian satuan pendidikan, Pembuatan kartu pegawai, KTSP, Legalisir dan pelayanan lainnya.

Lihat juga...