Perlunya Undang-undang untuk Menjamin Terpenuhi Hak Masyarakat Adat

JAKARTA  – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai, perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

“Saat ini kami sedang terus berjuang guna merealisasikan RUU Masyarakat Adat untuk menjadi undang-undang. Perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat realisasi undang-undang tersebut,” kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya ketika menyampaikan sambutan saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10).

Dia mengatakan sejumlah UU sebetulnya telah mengatur dan menjamin hak masyarakat adat namun seringkali hak masyarakat adat terabaikan dalam beberapa pelaksanaan pembangunan.

Rerie menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat karena konstitusi UUD 1945 mengamanahkan perlindungan bagi setiap warga negara.

“UUD NRI 1945 secara jelas memuat salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, menurut dia, berbagai entitas adat yang ada hingga saat ini tidak boleh diabaikan. Rerie menilai masyarakat adat dan para leluhur di Tanah Air adalah elemen penting yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Lihat juga...