Presiden Soeharto & Pembangunan Perumahan untuk Rakyat, Pertama di Depok

PERSOALAN pembangunan rumah menjadi perhatian serius Soeharto. Sebagai seorang presiden, Pak Harto mempunyai tekad kuat menyediakan rumah murah untuk rakyat Indonesia. Karenanya berbagai kebijakan pada masa pemerintahannya diambil bagi tercukupinya salah satu kebutuhan rakyat tersebut, selain pangan dan sandang.

Sekira tahun 1974, tepatnya tanggal 18 Juli, dibentuklah perusahaan khusus yang menangani pembangunan perumahan dengan harga terjangkau oleh rakyat banyak, yakni Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dicetuskan sebagai solusi untuk menyediakan perumahan yang layak dan murah bagi rakyat.

Tak hanya itu, Pak Harto juga memfasilitasi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan memberikan izin Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dengan upaya tersebut, setidaknya pemerintahan Orde Baru (Orba) juga sekaligus mengurai persoalan pembangunan perumahan perdana pada masa Orde Lama (Orla) di bawah kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sempat terseok-seok.

Diketahui, pada era Orla, Yayasan Kas Pembangunan (YKP), mengalami kesulitan dalam menuntaskan proyek perumahan dengan membangun sekira 12.460 unit rumah di 12 kota hingga tahun 1961, karena dana yang dibutuhkan untuk proyek ini terbilang besar. Pada sisi lain, bangsa Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi.

Lahirnya pemerintahan Orba, memiliki komitmen kuat untuk menyediakan rumah dengan harga terjangkau oleh rakyat, persoalan pembangunan perumahan dirumuskan secara matang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Alhasil, berdirilah sejumlah perumahan di sejumlah kota, dan tentunya masyarakat pun juga dapat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau sesuai ukuran kantong masing-masing. Baik itu dengan cara tunai maupun kredit melalui BTN.

Tidak dapat dipungkiri, betapa besar andil dan kepeloporan Perumnas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tersebut. Perumnas juga berkontribusi besar bagi pembentukan permukiman baru yang berkemajuan dan layak huni.

Dan, sebagai perintis pengembangan perkotaan, Perumnas telah berhasil melaksanakan misi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Tanah Air.

Perumnas Pertama Dibangun di Depok

Pada tanggal 12 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan rumah murah di Depok, Jawa Barat, yakni Perumnas Depok I yang berada di wilayah Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Inilah perumahan yang dibangun pertama kali oleh pemerintah pada masa Orde Baru.

Peresmian Perumnas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti di sebuah rumah di Jalan Manggis V, Depok Jaya, dan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada Sugito (Alm), wartawan Harian Angkatan Bersenjata, mewakili 180 keluarga wartawan dan karyawan pers. Menariknya, perjalanan Pak Harto menuju Depok untuk meresmikan Perumnas Depok I dan kembali ke Jakarta, memilih naik kereta api. Rupanya Pak Harto sekaligus juga meresmikan beroperasinya Kereta Api Listrik (KRL) Depok-Bogor.

Keberadaan hunian Perumnas Depok I, semakin diminati dengan cicilan per bulannya tidak bergerak naik hingga lunas melalui jasa KPR-BTN. Pada saat itu, cicilan untuk Tipe 36 Rp7.000 per bulan, Tipe 45 luas tanah 110 meter persegi Rp10.300, Tipe M 54 (tingkat) Rp11.900, Tipe 70 luas tanah 200 meter persegi Rp20.300. Dan, ada sedikit perbedaan bagi mereka yang menempati pinggir jalan raya atau kelebihan luas tanah.

Fasilitas umum berupa taman di Jalan Irian Jaya, salah satu komplek di Perumnas Depok I, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (3/10/2021). -Foto: Makmun Hidayat

Pada saat pembangunan Perumnas Depok I itu sendiri, Depok bukan pemerintahan kota (pemkot) seperti saat ini. Pada saat itu, Depok masih merupakan sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) Parung, Kabupaten Bogor. Dan, Perumnas Depok I pun semakin tertata dengan adanya keputusan Bupati Bogor pada saat itu, Ayip Rugby, yang menetapkan Perumnas Depok I menjadi desa tersendiri dengan nama Depok Jaya.

Kemudian pada tahun 1981, Depok menjadi Kota Administratif (Kotif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada 18 Maret 1982.

Tujuh belas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 April 1999, berdasarkan UU Nomor 15/1999, Kotif Depok ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya. Daerah Tingkat II Depok ini ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok, Drs. H. Badrul Kamal.

Perumnas Depok I di Depok Jaya, yang dibangun pada Pelita II adalah cikal bakal tumbuh pesatnya Kota Depok. Hunian yang sebagian besar wargannya berprofesi wartawan. Kemudian pada awal Pelita III disusul pembangunan Perumnas Depok II (Depok Tengah, Depok Timur), dan Perumnas Depok Utara.

Dua tahun berturut-turut dibangun Perumnas Depok II Tengah di wilayah Kecamatan Sukmajaya pada 1977 dengan luas tanah 117 hektare. Dan, pada 1978 dibangun Perumnas Depok II Timur di atas lahan seluas 170 hektare, masih di wilayah kecamatan yang sama, Sukmajaya. Sedangkan Perumnas Depok Utara berada di wilayah Kecamatan Beji.

Dengan berdirinya perumahan di sejumlah titik wilayah tersebut, perkembangan Depok menjadi semakin pesat.

Presiden Soeharto memang memberikan perhatian serius dalam soal pembangunan perumahan yang dinilai sangat penting bagi kehidupan rakyat. Diberitakan di Harian Pelita edisi 30 Oktober 2012, sebagaimana dilansir https://soeharto.co disebutkan bahwa rumah bukanlah sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.

Dan, untuk memantapkan program pembangunan perumahan, pemerintahan Pak Harto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN), pada Mei 1972. Sebagai pelaksana, dibentuklah Perum Perumnas.

Pada Pelita II mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas KPR. Dan, pada tahun 1976, Perum Perumnas menyelesaikan pembangunan rumah sederhana (RS) di Depok (Jawa Barat) dan di Klender, Jakarta Timur.

Program tersebut dilanjutkan dengan penjualan rumah atas dukungan KPR-BTN kepada pegawai negeri, ABRI (TNI/Polri), karyawan BUMN dan perusahaan swasta serta mereka yang terkena proyek pemerintah. Langkah ini diikuti pembangunan rumah murah (RS dan RSS) di provinsi-provinsi lain.

Role Model Pembangunan

Perumnas Depok I merupakan role model bagi pembangunan permukiman rakyat yang dibangun oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Selain itu, juga merupakan pembuktian Perum Perumnas dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan permukiman murah bagi rakyat golongan menengah ke bawah.

Pembangunan Perumnas Depok I yang dibangun pada masa kepemimpinan Menteri Muda Urusan Perumahan Drs. Cosmas Batubara, bukan hanya telah menyediakan rumah murah dan layak bagi para penghuninya, melainkan juga telah mendorong pembangunan Kota Depok sehingga menjadi Kota Satelit (Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 9 No. 2 Tahun 2020, Sejarah Perumnas Depok I: Perumahan Nasional Pertama di Indonesia (1974-1980).

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1974 pemerintah membentuk Perum Perumnas, BUMN yang bertugas menyediakan rumah layak huni, murah, dan berkualitas. Sebagai langkah awal, Perum Perumnas memilih Kota Depok sebagai daerah pembangunan tahap pertama.

Pemilihan tersebut tentu tak lepas dari faktor kedekatan dengan Ibu Kota Negara, DKI Jakarta. Selesai pembangunan Perumnas Depok I, disusul pembangunan Perumnas Depok II Tengah, Perumnas Depok II Timur, dan Perumnas Depok Utara. Keberadaannya turut memberikan andil dalam kemajuan Kota Depok sebagai kota satelit Ibu Kota Negara, penyangga DKI Jakarta.

Dari dua hasil penelitian Tri Wahyuni pada 2016 dan 2018, dapat ditarik benang merah, para pendatang yang menempati kompleks Perumnas (Depok I, II, dan III), sebagian besar pindah ke Depok karena mencari tempat tinggal yang murah dalam arti sesuai dengan kemampuan dan ada kemudahan dalam hal transportasi untuk mencapai Jakarta.

Betapa kebutuhan rumah murah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sama pentingnya dengan kebutuhan pangan dan sandang. Namun demikian, untuk memiliki rumah bukan perkara mudah, butuh penghasilan yang lebih dari cukup untuk membeli sebuah rumah secara tunai, dan butuh puluhan tahun untuk memiliki rumah secara kredit.

Mengingat masih banyak orang yang belum memiliki rumah, tentu menjadi PR bagi pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah Orba pada masa itu, memberikan perhatian serius urusan perumahan ini dengan memasukkan persoalan perumahan dan permukiman dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). (M. Hidayat – Dari Berbagai Sumber)

Lihat juga...