Satgas Anti Rentenir Bandung Sudah Menerima Ribuan Aduan Terkait Pinjol

Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Atet Dedi Handiman – foto Ant

BANDUNG – Satuan Tugas Anti Rentenir (Satgas) Anti Rentenir Kota Bandung, sudah menerima sekira 4.000 aduan masyarakat, terkait merasa menjadi korban Pinjaman Online (pinjol). Sementara total aduan masyarakat sejak 2018 hingga 2021, yang diterima mencapai 7.321 aduan.

Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengatakan, para pinjol itu diduga cenderung melakukan pemerasan. Dari pinjaman awal yang kecil hingga dengan bunga besar sekitar 10 sampai 30 persen.

“Sejauh ini ada yang kita selesaikan, cut off, misal utang si A Rp2 juta, karena bunganya sudah dianggap wajar sekian persen. Dan si peminjam sudah sepakat itu di cut off bahwa utang dia sudah tidak bisa lebih,” kata Atet di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/10/2021).

Selain dari sekitar 4.000 aduan tersebut, Atet mengatakan, sisanya merupakan aduan terkait pinjaman dari rentenir dan koperasi pinjaman ilegal. “Kebanyakan ternyata koperasi-koperasi yang berpraktek sebagai rentenir itu bukan Koperasi kota Bandung, dari luar kota. Jadi kita untuk melakukan tindakan yuridis sesuai dengan perkoperasian yang menjadi kewenangan dinas itu agak sulit,” tambah Atet.

Menurutnya hasil analisa dari pengaduan tersebut yakni sekitar enam persen meminjam untuk dana pendidikan, berobat sebesar tiga persen, usaha sebesar 49 persen, kebutuhan konsumtif sebesar dua persen, dan biaya hidup sehari-hari sebesar 33 persen. “Karena itu, dalam Keputusan Walikota, Satgas melibatkan OPD untuk tindak lanjut. Misalnya di pendidikan itu ada akses pendidikan gratis oleh Dinas Pendidikan. Warga yang berobat ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Dia memastikan, Satgas Anti Rentenir hadir untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan mengedukasi, agar masyarakat yang terjerat rentenir tidak bertambah banyak. Namun, bukan berarti pihaknya membayar hutang para pengadu.

Satgas Anti Rentenir dapat memfasilitasi korban agar ditindak lanjut oleh Dinas terkait. Seperti ke Dinas KUKM, DP3A, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Sosial. “Awalnya edukasi untuk lebih mengetahui tentang keberadaan koperasi. Tapi rentenir itu bukan hanya koperasi yang berpraktek rentenir, tapi ada juga rentenir-rentenir perorangan dan terlebih lagi sekarang, rentenir yang melalui pinjol atau pinjaman online,” kata Atet, yang juga merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Ketua Harian Satgas Anti Rentenir, Saji Sonjaya mengungkapkan, dari kacamata hokum, rentenir merupakan lintah darat yang dalam Undang-Undang Kepolisian adalah bagian dari penyakit masyarakat yang harus diputus tumbuh kembangnya. “Di Satgas Anti Rentenir itu, kita mendefinisikan rentenir itu adalah subjeknya bisa orang atau badan hukum usahanya ilegal, dan usahanya membungakan uang. Kalau yang namanya usaha dia berkali-kali menjalankan operasinya dengan adanya bunga yang tidak wajar,” kata Sonjaya. (Ant)

Lihat juga...