Budayawan di Bekasi Pertanyakan Penyusunan Raperda Seni Budaya

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan kebudayaan yang diinisiasi DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, menuai protes budayawan dan seniman. Mereka merasa tak dilibatkan dari awal, tapi draf sudah jadi sehingga memunculkan pertanyaan sebenarnya untuk siapa dan untuk apa.

“Saya banyak mendapat laporan dari kawan-kawan pelaku dan pegiat seni dan budaya di Kota Bekasi perihal draf Perda seni budaya yang tiba-tiba sudah jadi. Semua merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Perda tersebut dan mempertanyakan draf tersebut,” ungkap Aki Maja, Budayawan Bekasi kepada Cendana News, Senin (4/10/2021).

Dikatakan, sudah sepantasnya jika draf itu lahir dengan melibatkan atau  mengundang para seniman, budayawan, tokoh, sejarawan, maupun komunitas yang memang banyak bergelut dalam seni budaya.

“Aneh saja orang yang mengerti seni dan budaya malah dilewati waktu menyusun draf seni budaya. Apakah anggota dewan paham dan menguasai seni budaya serta tahu kebutuhan apa yang diperlukan  seniman dan budayawan? Seperti ini jadinya, banyak protes,” papar Aki Maja.

Menurutnya, dari draf yang telah diterima ketahui terdapat banyak kejanggalan, seperti tidak ada kajian ilmiah yang melibatkan kalangan intelektual atau akademisi kampus. Menyinggung seniman dan budayawan, sejarawan maupun akademisi yang tidak dilibatkan dalam penggodokan draf seni budaya oleh DPRD Kota Bekasi tersebut, Akimaja mengaku aneh.

“Seniman dan budayawan memang selalu dijadikan anak buncit. Giliran kerjaan turun ke bawah ngubek-ubek data, observasi, wawancara ditugasin. Giliran bikin aturan tak dilibatkan,” ucapnya.

Padahal imbuhnya, sangat banyak kebutuhan pasal yang harus dicantumkan dalam perda kebudayaan. Aki Maja yang seringkali mengikuti workshop, seminar maupun bimtek pemajuan kebudayaan sangat yakin draf kebudayaan yang nantinya disahkan memiliki banyak kekurangan.

“Tidak menyentuh persoalan, cuma nyolek luarnya. Misalnya masalah pembiayaan seharusnya biaya pemajuan kebudayaan seimbang dengan biaya pendidikan, kan begitu di APBN,” urai dia.

Dia berharap, masih ada jalan tengah untuk menyelesaikan drat seni budaya yang akan lahir tersebut. Salah satunya dengan melibatkan orang yang mengerti, sebelum diketuk palu oleh DPRD Kota Bekasi.

Dalam berbagai kesempatan, diketahui Aki Maja meminta kepada dewan dan pemerintah, jika Kota Bekasi ingin maju dan dikenal sebagai Kota Patriot serta maju dalam seni budaya, harus menciptakan produk pendidikan (implementasikan mulok), produk seni budaya (bikin event dan tetapkan satu hari seni budaya di Bekasi), serta adanya produk industri kreatif dan jasa (perbanyak UKM, bazar dan even bagi kaum milenial seperti channel youtube, podcast, film, dan sebagainya).

“Kota Bekasi juga hanya bisa mendesain pariwisata dan budaya di ruang sempit, karena kota Bekasi tidak cukup punya ruang terbuka dan lahan yang luas. Bisanya membangun kawasan tematik, kampung tematik,” papar dia.

Bahkan Aki juga menyarankan pada gerbang tol Bekasi barat harus memiliki land mark yang jelas, misalnya patung yang menghadap empat penjuru mata angin sebagai simbol kota Patriot yang terdiri dari patung prajurit, patung jawara, patung santri dan patung petani, karena tokoh-tokoh itulah yang berjuang mempertahankan Bekasi.

Sementara, dikonfirmasi terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, membantah jika Raperda seni budaya tidak melibatkan pelaku seni dan kebudayaan di wilayah setempat. Ditegaskan bahwa Raperda itu baru sebatas draf naskah akademik (NA) dan belum ada pembahasan.

“Raperda seni budaya itu inisiatif DPRD Kota Bekasi, harusnya kawan-kawan pelaku seni dan budaya memberi apresiasi bukan mempersoalkan naskah akademik siapa yang membuat. Ini bikin malu kita, karena NA itu bisa saja orang dari luar negeri. Nanti kita bahas bersama, menyesuaikan dengan daerah,” tegasnya menyatakan Raperda seni budaya baru diekspos, dan nanti juga akan mengundang OPD seperti Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya.

Dia mengajak para seniman di Kota Bekasi untuk fokus membahas soal Raperda, tidak mempersoalkan soal NA dari luar Bekasi, karena tahapannya masih panjang dan ini harus menjadi perhatian pelaku seni dan budaya di Bekasi.

Lihat juga...