Ada Pejabat Terlibat di Kasus Penggelapan Aset di Lombok Barat

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan - Foto Ant
MATARAM – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), menemukan indikasi keterlibatan pejabat, dalam kasus penggelapan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa lahan pertanian seluas 6,79 hektare.

Dengan adanya indikasi demikian, Dedi memastikan, penanganan dari kasus yang masuk dalam tahap penyidikan ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peran tersangka dalam kasus ini akan segera terungkap. “Dari proses penanganan, penyidik menemukan unsur pidana korupsi yang melibatkan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, di Mataram, Rabu (3/11/2021).

Di 2017, aset yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Barat tersebut muncul dengan status hak milik perorangan. Munculnya klaim kepemilikan itu berdasarkan adanya gugatan perdata. Dari penelusuran laman resmi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, gugatan perdata kepemilikan lahan ini diajukan pada 13 Februari 2018.

Penggugat berinisial GHK, yang mengklaim lahan seluas 6,97 hektare tersebut sebagai warisan dari orangtuanya. Dia menggugat pengelola lahan berinisial IW. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Mataram, GHK meminta hakim untuk memerintahkan IW, menyerahkan lahan tersebut. Namun majelis hakim dalam putusan perdata di tingkat pertama, menolak seluruh isi gugatan GHK.

Terkait hal itu, GHK kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi NTB. Dalam upaya hukum lanjutannya, majelis hakim menerima pengajuan banding GHK dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Dalam putusan bandingnya, majelis hakim menyatakan, lahan tersebut merupakan tanah milik GHK yang diperoleh dari orangtuanya berinisial GGK, dan memerintahkan agar tergugat menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada GHK.

Lihat juga...