Ada Pejabat Terlibat di Kasus Penggelapan Aset di Lombok Barat

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan - Foto Ant

Namun dalam proses gugatan yang memenangkan pihak penggugat, pihak kejaksaan melihat ada yang kurang beres dan telah menindaklanjutinya dengan meminta BPN Lombok Barat untuk membekukan penerbitan surat hak milik (SHM). Munculnya persoalan ini diduga akibat ulah pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan secara sadar telah memperjualbelikan lahan pemerintah tersebut dalam bentuk kaveling.

Terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menggandeng ahli audit. Namun dari hasil kajian sementara, nilai penjualan lahan dalam bentuk kaveling itu kini menjadi nominal kerugian negara. Taksiran nilai mencapai Rp6,97 miliar. (Ant)

Lihat juga...