Gas Bumi Jadi Jembatan Transisi Energi Indonesia

JAKARTA — Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmen menghentikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencegah dampak buruk perubahan iklim dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, awal November lalu.

Pemerintah menargetkan sebesar 9,2 gigawatt PLTU akan dihentikan lebih awal sebelum 2030.

Dalam kebijakannya, pemerintah menempatkan gas bumi sebagai jembatan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan dalam kurun waktu tiga dekade ke depan hingga 2050.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan komitmen mengurangi konsumsi batu bara pada pembangkit listrik sejalan dengan rencana produksi gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

“Sampai sekarang di luar adanya transisi, kita (Indonesia) masih akan ada kelebihan gas apabila mengikuti jalur long term planning kami dengan produksi 12 BSCFD pada 2030,” kata Dwi dalam sebuah diskusi daring bertajuk Masa Depan Industri Hulu Migas Indonesia yang dipantau di Jakarta, Rabu (10/11).

SKK Migas telah menyiapkan empat langkah strategis agar rencana ambisius memproduksi 12 BSCFD bisa tercapai dalam sembilan tahun ke depan, termasuk mendongkrak produksi minyak bumi hingga 1 juta barel per hari.

Strategi pertama adalah optimalisasi produksi lapangan eksisting dengan melakukan eksekusi dan menyelesaikan program tepat waktu serta efisien, percepatan investasi di Blok Rokan, eksekusi program Filling the Gap, dan mengamankan program pengeboran sumur pengembangan minimal 600 sumur pada 2022 serta terus meningkat lebih dari 1.000 sumur pada 2025.

Strategi kedua berupa transformasi sumber daya kontijen ke produksi melalui reserves replacement ratio lebih dari 100 persen, percepatan monetisasi undeveloped discovery, pemberian insentif lapangan-lapangan marginal, dan strategi komersialisasi gas.

Strategi ketiga adalah mempercepat metode enhanced oil recovery (EOR) untuk mengeksploitasi sumur-sumur tua yang masih mengandung residu, aplikasi komersial chemical enhanced oil recovery (CEOR), dan penerapan metode waterflood sebagai upaya menahan laju penurunan produksi alamiah.

Strategi keempat adalah eksplorasi demi mendapatkan temuan besar atau giant discovery melalui penambahan data subsurface di area terbuka maupun di wilayah kerja aktif, roadshow promosi potensi migas ke investor global, fokus pengeboran big fish-giant prospect, dan migas non konvensional.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi Indonesia, konsumsi gas bumi akan meningkat sebesar 298 persen dalam bauran energi 2020-2050.

SKK Migas menyatakan lebih dari 50 persen penemuan sumur eksplorasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir lebih banyak gas bumi, sehingga rata-rata 70 persen plan of development berupa pengembangan lapangan gas bumi.

Melansir BP Energy Outlook 2021, cadangan produksi gas bumi Indonesia mencapai dua kali lebih besar dibandingkan minyak bumi.

“Sesungguhnya ini posisi Indonesia cukup bagus karena potensi gas, kami mendorong industri-industri yang lain untuk melakukan transformasi dari minyak ke gas karena memang potensi dalam negeri lebih banyak gas,” tegas Dwi Soetjipto.

Rendah Emisi

Alasan pemerintah menetapkan gas bumi sebagai jembatan transisi energi karena sifat gas yang mudah ditransportasikan dan disimpan, serta rendah karbon.

Berdasarkan data The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan PBB untuk menilai ilmu terkait perubahan iklim, gas bumi hanya menghasilkan 469 gram karbon dioksida per kilowatt jam (kWh).

Angka emisi itu lebih rendah dibandingkan batu bara yang mencapai 1.001 gram karbon dioksida per kWh dan minyak bumi sebesar 840 gram karbon dioksida per kWh.

Dalam proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang dirumuskan Dewan Energi Nasional, porsi bauran energi untuk gas bumi diproyeksikan meningkatan selama 29 tahun ke depan.

Pada 2020, bauran gas bumi tercatat hanya sebesar 21,2 persen dengan volume mencapai 6.557 MMSCFD. Jumlah itu bertambah menjadi 21,8 persen dengan volume sebesar 11.728 MMSCFD pada 2030.

Kemudian meningkat signifikan menjadi 24,0 persen dengan volume mencapai 26.112 MMSCFD pada 2050.

Dukungan Kontraktor

Program meningkatkan produksi gas bumi di Indonesia mendapat dukungan dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

PT Medco Energi Internasional atau MedcoEnergi melalui alokasi belanja modal perusahaan, misalnya, mengalokasikan belanja modal sebesar 150 juta dolar AS untuk sektor hulu migas dari total belanja modal mencapai 215 juta dolar AS untuk tahun ini.

Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengatakan pihaknya terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi cadangan migas di blok-blok potensial, seperti Lapangan Hiu pada kuartal II 2022, proyek Belida Extension pada kuartal IV 2022, Lapangan Bronang pada kuartal IV 2023, dan Lapangan Forel pada kuartal IV 2023.

Saat ini, MedcoEnergi memproduksi migas sebanyak 95 MBOEPD dengan porsi gas bumi mencapai lebih kurang 60 persen.

Cadangan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan mencapai 84 persen atau setara 1.041 MMBOE berupa gas bumi yang dapat dimonetisasi untuk jangka panjang sesuai reserves life.

Dalam mendukung target pemerintah untuk menurunkan emisi karbon pada sektor pembangkit listrik, MedcoEnergi fokus melakukan pengembangan ketenagalistrikan di sektor energi baru terbarukan melalui PLTGU Riau 275 MW, aliansi dengan Kansai Electric untuk proyek PLTGU, geothermal Ijen 100 MW, PLTS di Sumbawa 26 MWp dan Bali 2×25 MWp, serta proyek PLTS Pulau Bulan yang diimpor ke Singapura.

Hilmi menjelaskan meski pihaknya membangun beberapa proyek PLTS, namun tetap memerlukan gas bumi karena matahari masih ada intermitensi.

“Itulah sebabnya di dalam proses transisi energi, gas dan minyak tetap penting karena kami tidak ingin pada saat transisi energi terjadi infrastruktur pendukung belum selesai, tiba-tiba terjadi kelangkaan,” jelasnya.

Hilmi menceritakan ada sebuah lembaga riset Timur Tengah yang menyatakan kalau hari ini mereka berhenti eksplorasi migas dan hanya mengandalkan lapangan yang ada sekarang, lalu infrastruktur energi baru terbarukan belum terbentuk, maka harga minyak bisa naik tiga kali lipat.

Menurutnya, sebulan lalu harga gas bumi sempat naik tiga kali lipat karena kenaikan demand secara tiba-tiba sementara suplai belum pulih akibat dampak pandemi, sehingga harga gas melonjak tinggi.

“Kami tidak ingin itu terjadi terutama negara berkembang seperti Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung terhadap suplai energi yang sustainable dan murah,” ucap Hilmi.

Infrastruktur Penunjang

Sejak pertama kali diproduksi pada 1965, kebutuhan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia terus meningkat.

Sebelumnya, gas lebih banyak digunakan untuk tujuan ekspor. Namun, kini lebih dari 60 persen produksi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sepanjang semester I 2021, total pemanfaatan gas bumi mencapai 5.661,38 BBTUD. Dari jumlah tersebut gas bumi paling banyak digunakan untuk industri hingga 28,22 persen atau sekitar 1.597,44 BBTUD.

Pemanfaatan gas bumi untuk pabrik pupuk tercatat mencapai 705,03 BBTUD atau 12,45 persen, sektor kelistrikan sebesar 681,50 BBTUD atau 12,04 persen, dan domestik gas alam cair sebesar 504,51 BBTUD atau 8,91 persen.

Pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menyerap gas bumi dengan target penyambungan jaringan pipa transmisi gas di Jawa dan Sumatera, serta penyediaan gas di wilayah-wilayah sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Proyek infrastruktur yang akan dibangun berupa jaringan pipa gas Cirebon-Semarang sepanjang 260 kilometer, pipa gas Dumai-Sei Mangkei sepanjang 360 kilometer, membangun mini regas dan FSRU/FSU serta FRU untuk wilayah timur Indonesia.

“Pemerintah berupaya mengembangkan sistem LNG di pulau-pulau yang kecil. Sumber gasnya dari Bontang, Senoro maupun Tangguh dan dikirimkan ke lokasi-lokasi tersebut,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Infrastruktur lain yang dibangun adalah jaringan gas untuk rumah tangga. Dengan dana APBN, hingga tahun 2020, sebanyak 535.555 sambungan rumah telah terbangun di 17 provinsi, 54 kabupaten/kota.

Pemerintah berencana menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai dua tahun mendatang untuk meningkatkan jumlah jaringan gas untuk rumah tangga.

Melalui skema ini, pemerintah berharap sebanyak 1 juta sambungan rumah dapat terbangun setiap tahun.

Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM, proyek hulu migas di Indonesia untuk kurun waktu 2021 hingga 2027 tercatat 42 proyek dengan perincian 23 proyek offshore dan 19 proyek onshore.

Pemerintah dan kontraktor migas menargetkan bisa menghasilkan pendapatan untuk negara sebesar 203 miliar dolar AS. (Ant)

Lihat juga...