Kemenkeu: Pengalokasian BOS SD dan SMP Kini Ada di Kabupaten/Kota

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BANDUNG — Mulai tahun depan, pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP tidak lagi berada di pemerintah provinsi, akan tetapi dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Direktur Dana Transfer Khusus pada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka mengatakan, kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 119 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mulai berlaku sejak September tahun ini.

“Jadi untuk pengalokasian BOS itu sudah disesuaikan dengan kewenangannya, tidak lagi seluruhnya di Provinsi. SD dan SMP ya di kabupaten/kota, sementara SMA atau SMK di provinsi,” kata Hari dalam acara Sosialisasi PMK 119, yang diikuti Cendana News secara virtual, Selasa (2/11/2021).

Menurut Hari, perubahan tersebut dilakukan agar pencatatan dana BOS tersebut bisa lebih mudah karena sesuai kewenangannya masing-masing. Adapun mekanisme penyaluran dana BOS, lanjut Hari, tidak ada perubahan, dengan kata lain, masih akan langsung ditransfer ke rekening sekolah.

“Banyak provinsi yang menanyakan mengapa alokasi DAK Nonfisik nya turun jauh, misal provinsi Riau, sebelumnya alokasi BOS nya itu Rp1,45 triliun, sekarang hanya Rp450 miliar. Ini karena pengalokasian BOS SD dan SMP langsung ke kabupaten/kota. Sekali lagi ini perlu jadi pegangan,” papar Hari.

Di samping itu, Hari menegaskan, aturan dan syarat-syarat penyaluran DAK Nonfisik yang baru di PMK 119 bukan untuk memberatkan daerah.

“Kita semua ingin menjaga output dan outcome DAK Nonfisik itu betul-betul baik, makanya syarat dan ketentuan itu ada. Agar nantinya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan DAK Nonfisik bisa tercapai,” tukas Hari.

Pada forum yang sama, Kasubdit DAK Nonfisik, Dony Suryatmo menambahkan, perhitungan alokasi dana BOS didasarkan atas jumlah sasaran yang kemudian dikalikan dengan biaya satuan.

“Ketentuan lainnya, terdapat dana cadangan dengan perhitungan berdasarkan proyeksi perubahan sasaran pada tahun anggaran bersangkutan. Perhitungan ini berlaku untuk semua jenis dana BOS, baik yang reguler, kinerja, maupun afirmasi,” ungkap Dony.

Adapun dalam perhitungan alokasi dana BOS, Kementerian/Lembaga harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian dituangkan dalam berita acara.

“Jadi pertama Kementerian/Lembaga menyampaikan rincian alokasi dan BOS per daerah kepada DJPK paling lambat minggu pertama bulan September. Kalau sudah baru akan terbit Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN yang didalamnya akan termuat pula petunjuk teknis DAK Nonfisik dan rencana penggunaan DAK Nonfisik,” pungkas Dony.

Lihat juga...