Mendagri-Sultan Bahas 1 Maret Hari Besar Nasional

Editor: Koko Triarko

YOGYAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengaku akan segera menindaklanjuti usulan Pemda DIY terkait pencanangan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional, dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Hal tersebut diungkapkan Mendagri dalam kunjungan kerja dan dialog bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama jajaran OPD DIY di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/11/2021).

Mendagri mengaku, saat ini pihaknya telah mendapatkan masukan-masukan yang selanjutnya akan dirapatkan dengan PAK (Panitia Antar Kementerian) pada November 2021.

“Apapun hasil rapat PAK, akan disampaikan kepada Mensesneg untuk diusulkan kepada Presiden RI,” urai Menteri Tito.

Menteri Tito juga menegaskan, bahwa substansi Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini merupakan salah satu poin penting yang mengingatkan, bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia bukan karena pemberian.

“Peristiwa besar ini juga terjadi selama 6 jam di Jogja, center of gravity, yang akhirnya menimbulkan reaksi publik di pemerintah,” katanya.

Dalam pandangannya, peristiwa tersebut akhirnya membuka mata dunia akan keberadaan dan eksistensi Indonesia.

Dalam kesempatan itu pula, Menteri Tito juga memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kemendagri berdasarkan hasil rapat evaluasi yang telah digelar di Jakarta pada Selasa (21/10/2021).

Hasil rapat tersebut mengatakan, bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga yang hadir pada rapat tersebut mendukung usulan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional. Sehingga, perlu dilakukan kembali telaah nomenklatur terkait penamaan Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari besar Nasional dengan nomenklatur penamaan yang lebih sederhana.

Mendagri Tito Karnaviam melakukan kunjungan kerja dan dialog dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama jajaran OPD DIY, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/11/2021). –Foto: Jatmika H Kusmargana

Di sisi lain, hasil rapat tersebut juga menargetkan tanggal 1 Maret 2022 mendatang telah diperingati sebagai Hari Besar Nasional. Untuk penetapan tersebut harus diatur secara resmi melalui Keputusan Presiden RI.

Pengusulan tanggal 1 Maret menjadi Hari Besar Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan, telah dilakukan Pemda DIY sejak 2018. Adapun latar belakangnya, pada tanggal 1 Maret 1949 terjadi sebuah peristiwa besar berjuluk Serangan Umum 1 Maret, yakni perlawanan selama 6 jam yang dilakukan masyarakat, TNI/Polri, dan gerilyawan untuk memukul mundur tentara Belanda dari Yogyakarta.

Peristiwa ini dinilai mampu menjadi pengingat bangsa, agar terus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, guna melawan segala bentuk ancaman.

Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa inti dari usulan ini adalah mengingatkan kembali pentingnya upaya penegakan kedaulatan bangsa melalui semangat persatuan dan kesatuan.

Sri Sultan juga mengapresiasi kesediaan Menteri Tito menindaklanjuti usulan Pemda DIY tersebut.

“Dalam pengajuan kami, kami tidak menokohkan siapapun yang pada waktu itu terlibat dalam perjuangan bangsa saat 1 Maret dulu. Kita hanya mengambil momentum itu dalam konteks, bahwa sejarah adalah soal penegakan kedaulatan,” jelas Sri Sultan.

Berdasarkan penegakan kedaulatan, Sri Sultan menekankan bahwa peristiwa Serangan 1 Maret diharapkan tidak hanya menjadi peristiwa lokal saja, melainkan menjadi peristiwa nasional.

“Kalau hanya tanggal 1 Maret, ya lokal Jogja saja, namun dengan asas penegakan kedaulatan, momentumnya bisa jadi peristiwa nasional. Ini bukan hanya karena ibu kota republik pernah di Jogja. Penegakan kedaulatan itu memang diperlukan sampai saat ini dalam rangka membangun kebersamaan Indonesia yang banyak mengalami pasang surut,” ungkap Sri Sultan, yang didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, serta Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Sri Sultan mengatakan, usulan 1 Maret ini lebih cenderung sebagai peringatan penanda penegakan kedaulatan.

“Lepas itu libur atau tidak libur, namun daerah wajib memperingati. Bagaimana Hari Penegakan Kedaulatan Negara itu bisa kita isi, memberikan kejernihan pemikiran pada rakyat republik ini, bahwa aspirasi yang tumbuh selain itu, tidak mungkin dilakukan di republik ini”, tutur Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, persoalan ini menyangkut komitmen dari awal, sehingga jangan sampai menumbuhkan keraguan tindakan bagi aspirasi yang lain.

“Sehingga selama ini memungkinkan timbulnya gejolak, yang pada akhirnya menyebabkan kita terlambat mengambil langkah,” tambah Sri Sultan.

Ditambahkan Sri Sultan, konsep demokratisasi merupakan sebuah elemen yang patut diberikan dukungan. “Namun jika menyangkut kepentingan negara, demokratisasi apapun tidak boleh menerjang kesepakatan nasional. Kalau itu terjadi, provinsi-provinsi yang ada di republik ini akan merdeka secara sendiri-sendiri,” tegas Sri Sultan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakhsmi Pratiwi, yang turut hadir pada kesempatan tersebut, memaparkan beberapa alasan pencanangan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional.

Antara lain membuktikan ke dunia internasional, bahwa tantara Indonesia dan masyarakat masih ada, menunjukkan kesaturan seluruh komponen masyarakat mempertahankan kemerdekaan, meminta PBB mendesak Belanda kembali ke meja perundingan, serta rentetan peristiwa yang diakibatkan peristiwa ini adalah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda.

Di sisi lain, usulan untuk nama hari besarnya sendiri adalah Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tujuannya adalah menunjukkan eksistensi kedaulatan yang telah dimiliki Republik Indonesia di tengah krisis politik.

Selain itu, perumusan ide, persiapan, eksekusi, dan pascaserangan umum melibatkan berbagai unsur baik sipil, militer, maupun keraton. Alasan terakhirnya adalah kebersamaan yang tercipta berdampak pada skala nasional, yang kemudian menginisasi lahirnya Konferensi Meja Bundar (KMB), di mana nasional dan internasional kembali mengakui kedaulatan RI.

Menurut Dian, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi sejak 2019. Sepanjang 2019, Dinas Kebudayaan mengklaim telah berupaya menindaklanjuti usulan tersebut melalui kegiatan dan penyusunan perencanaan.

“Beberapa di antaranya dengan melakukan ekspos sejarah, FGD I dan II, sosialisasi ke Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, serta menggelar roadshow,” urainya.

Sementara pada 2020, Dinas Kebudayaan DIY juga melakukan kajian dan melaksanakan event pendukung seperti muhibah budaya dan sarasehan, sembari tetap melakukan roadshow dan memperingati momentum Serangan Umum 1 Maret. “Kalau untuk 2021, kami melakukan Jambore Kesejarahan, Serenade Bunga Bangsa, Publikasi Infografis Kesejarahan Webinar Pra Seminar, dan Seminar Nasional,” jelas Dian.

Dian melanjutkan, sosialisasi dan kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan adalah permohonan dukungan kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia, KODAM se-Indonesia, perkumpulan prodi sejarah dan asosiasi guru sejarah se-Indonesia, serta kepada komunitas pegiat sejarah se-Indonesia.

Dinas Kebudayaan DIY dalam melakukan sosialisasi juga telah memanfaatkan teknologi dan media sosial, salah satunya menggunakan aplikasi twibbonize peringatan 1 Maret dan telah meraih dukungan sebanyak 4.914 per 1 November 2021 pukul 07.15 WIB.

Lihat juga...