Normalisasi Kali CSH Mangkrak, Petani Nilai Pemkab Bekasi tak Serius

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Pelaksanaan normalisasi Kali Cikarang Srengseng Hilir (CSH) di wilayah utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mangkrak, akibat tidak tersedianya biaya operasional harian.

“Keuangan tak ada. Ternyata selama ini Pemda belum menganggarkan. Saya pernah menghadap langsung ke Pemda, dalam hal ini ke Dinas LH pada 2 November 2021,  mempertanyakan langsung kelanjutan normalisasi, tapi sekarang belum ada kejelasan, hanya diminta bersabar,” ungkap Jejen Jaenuddin, Koordinator penggerak Gotong Royong 23 Desa, kepada Cendana News, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, ada kekhawatiran Pemda karena dulu pelaksanaan normalisasi Kali CSH ini atas dorongan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdhan, tapi sekarang sudah diganti dengan Plt.

Dulu, imbuh Jejen, ada upaya pelaksanaan normalisasi Kali CSH yang pendanaannya diambil dari CSR. Namun semua masih belum ada kepastian terkait pendanaan, hingga membuat kendala di lapangan.

Jejen mengakui sampai saat ini masih berutang sebesar Rp27 juta, menutupi kekurangan operasional normalisasi di lapangan, seperti biaya BBM dan konsumsi.

“Karena tidak ada kejelasan terkait pendanaan, saya sudah tawarkan ke Pemda, kami siap mendanai sendiri asal tak malu. Pemda kami hanya minta menyiapkan alat berat saja, biayanya petani yang tanggung. Tapi, Pemda menyanggupi mengurus dengan dana LH untuk melanjutkan dan minta bersabar, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya mengaku telah berhenti sekitar 10 harian.

Menurut Jejen, terhentinya pelaksanaan normalisasi Kali CSH karena ketidakseriusan Pemda Kabupaten Bekasi. Hal tersebut bisa dilihat selama pelaksanaan normalisasi, pihak Pemda tak pernah ada di lapangan, semua dilakukan tim gotong royong dari petani. Sementara di lapangan banyak kendalanya, tapi diselesaikan sendiri oleh petani tanpa campur tangan pemerintah.

“Jika Pemda serius peduli dengan nasib petani di Utara Bekasi, normalisasi tak seperti sekarang. Contohnya normalisasi di tempat lain berjalan maksimal, kami petani di Utara ini lebih membutuhkan untuk sumber kehidupan dan pertanian,” tukasnya.

Jika saluran irigasi bisa lancar dari hulu sampai hilir, gunanya  untuk menunjang kebutuhan hidup dan pertanian di 23 Desa di  Kabupaten Bekasi.

Dia menyayangkan, jika normalisasi yang hanya tersisa 10 kilometer dari target awal 32 KM tersebut terhenti, karena saat hujan kemarin tepat di batas akhir normalisasi terjadi limpahan air dan membuat lingkungan desa sekitar tergenang air, karena Kali CSH menyempit.

Lihat juga...