Pemerintah Dinilai Lambat Selesaikan Masalah Teknis Pelaksanaan Umrah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BANDUNG — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai pemerintah sangat lambat menyelesaikan hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan umrah.

Pasalnya, sudah tiga pekan lebih setelah nota diplomatik dari Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia keluar dan hingga kini pelaksanaan umrah tidak kunjung berlangsung.

“Sebagaimana yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam konsferensi persnya beberapa waktu lalu yang menyatakan Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jamaah asal Indonesia. Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jamaah terus mendesak kapan bisa berangkat,” kata Ketua Umum AMPHURI, Firman M Nur, kepada Cendana News, Selasa (2/11/2021).

AMPHURI pun mengaku heran, pasalnya para pengusaha travel umrah haji sudah beberapa kali diundang oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan koordinasi dan merumuskan berbagai persiapan pelaksanaan umrah.

“Namun sangat disayangkan sampai hari ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan tersebut. Ini yang membuat kami bertanya, ada apa sebenarnya,” tandas Firman.

Selain itu, Firman juga mengeluh, karena sudah terlalu lama Indonesia berkutat pada kendala-kendala seperti masalah barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di Saudi. Kemudian soal syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin covid-19 dosis lengkap, termasuk jenis vaksin yang diakui oleh Saudi, sehingga perlu adanya vaksin booster.

“Mustinya Kementerian Kesehatan sudah bisa mengantisipasi, bahkan kami pun telah menyatakan kesiapan jika dilibatkan,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPP AMPHURI, Farid Aljawi menambahkan, pihaknya telah merekomendasikan langkah-langkah kongkrit terkait penyelenggaraan ibadah umrah kepada pemerintah.

“Kita usulkan agar pemerintah mencabut kewajiban karantina setiba jamaah di tanah air. Karantina hanya bagi yang tes PCR-nya positif. Kemudian bila Pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan vaksin booster bagi jamaah yang sebelumnya sudah divaksin Sinovac/Sinopharm, maka Pemerintah agar memfasilitasi,” kata Farid.

Lebih lanjut, AMPHURI mengusulkan agar One Gate Policy (kebijakan pemberangkatan hanya melalui satu pintu) embarkasi perlu ditinjau karena kondisi geografis jamaah Umrah yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimal diadakan embarkasi di 4 (empat) kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

“Kementerian Agama pun kita harapkan mengkaji ulang rencana karantina di asrama haji pra keberangkatan. Rencana ini diskriminatif karena pelaku perjalanan ke luar negeri non umrah tidak diwajibkan karantina pra keberangkatan. Cukup tes PCR saja,” pungkas Farid.

Lihat juga...