Pemprov Lampung Pelajari Kasus ASN Terima Bansos

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat memberi keterangan. Bandarlampung, Selasa (23/11/2021). -Ant

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum mengkaji ulang pemberian sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos).

“Kita masih mempelajari dahulu permasalahan ini, apakah disengaja atau ada unsur ketidaksengajaan, sebab permasalahan ini baru diketahui,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandar Lampung, Selasa (23/11/2021).

Ia mengatakan, untuk pemberian sanksi bagi ASN yang terindikasi menerima bantuan sosial berupa BST dengan nilai Rp300 ribu tersebut pun belum ditentukan.

“Sebetulnya belum ada peraturan yang mengatur sanksi atas hal tersebut, namun memang ASN ini tidak termasuk menerima dan harus mengembalikan yang bukan haknya. Namun, kita harus menelisik dan melihat permasalahannya,” katanya.

Sebelumnya, diketahui ada 25 aparatur sipil negara di Provinsi Lampung terindikasi menerima bantuan sosial tunai (BST) dan telah diperiksa secara komperhensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehingga, untuk mengantisipasi kejadian serupa Dinas Sosial setempat akan terus memvalidasi dan memverifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, guna mengantisipasi adanya pendataan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Diketahui pula, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, telah menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menerima bantuan sosial akan mendapat sanksi disiplin dan harus mengembalikan uang bantuan.

Sanksi disiplin yang dapat diberlakukan bagi ASN penerima bansos tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Ant)

Lihat juga...