PGRI Jateng Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru dan Tenaga Honorer

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Jelang pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng berharap guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahap 1, namun belum mendapat formasi atau penempatan sekolah, bisa didahulukan untuk mengisi formasi yang tersedia di tahap 2.

Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi SH MHum di sela doa bersama peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan final lomba HUT ke-76 PGRI di Balairung Kampus UPGRIS Semarang, yang digelar secara daring dan luring terbatas, Sabtu (20/11/2021).

“Kita harapkan formasi yang masih kosong di PPPK tahap 2 ini, bisa diisi oleh guru honorer yang sudah lolos passing grade pada tahap 1, meski harus pindah sekolah. Seperti diketahui pada tahap 1, PPPK diikuti oleh guru honorer di sekolah negeri, yang penempatannya di sekolah masing-masing tempat pengabdiannya saat ini, namun masih banyak di antara mereka yang belum mendapat penempatan atau formasi,” terangnya.

Pihaknya juga menyoroti adanya sejumlah daerah di Jateng, yang pendaftar guru PPPK masih kurang atau tidak mencapai formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, ada daerah yang jumlah pendaftar melebihi formasi yang disediakan.

“Misalnya ada kabupaten, yang formasi atau jumlah lowongan guru PPPK hanya 151 orang, namun dari angka tersebut formasi guru agama juga 150-an, ini kan patut dipertanyakan. Apalagi kebutuhan guru agama di sekolah itu hanya 1 orang, bahkan ada yang satu guru agama untuk beberapa sekolah, kalau memang jumlah rombel (rombongan belajar-red) kecil,” terangnya.

Namun berbeda dengan guru kelas, berapapun jumlah rombongan belajarnya, gurunya akan tetap satu orang, sehingga dalam satu sekolah dasar, minimal membutuhkan 6 guru untuk mengajar dari kelas 1-6.

Di sisi yang lain, pihaknya berharap dalam pelaksanaan PPPK tahun ini, bisa menjadi pengalaman dalam pelaksanaan PPPK tahun 2022 mendatang agar lebih baik lagi.

“Terutama untuk pemerintah daerah, agar di tahun depan untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Termasuk pemerintah pusat juga mengecek, apakah memang formasi itu sesuai kebutuhan yang disebut angka satu juta guru PPPK,” tandasnya.

Lihat juga...