Problematika dan Penegakan Hukum Pinjol

OLEH: YASSIR ARAFAT

ERA disrupsi telah memberikan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Era ini dapat menunjang dan memudahkan aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kesehariannya.

Mudahnya akses dan luasnya jaringan memberikan peluang usaha tersendiri bagi masyarakat. Mulai dari jual-beli, transaksi keuangan hingga urusan simpan-pinjam online (selanjutnya disebut pinjol) yang belakangan ini mendapatkan atensi dari berbagai pihak. Praktis di era ini dapat dikatakan, semuanya dapat dilakukan dengan instan, mudah, cepat dan tidak terjebak dengan prosedur yang rumit.

Keberadaan pinjol yang mudah diakses oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun tanpa adanya sekat ruang dan waktu menjadi solusi alternatif bagi masyarakat. Bahkan masyarakat yang membutuhkan pinjaman, tidak harus bertatap muka secara langsung dengan pemberi pinjaman. Serta tidak perlu adanya jaminan barang, survei dan administrasi yang berbelit-belit. Cukup klik aplikasi atau website penyelenggara pinjol, maka proses akan diselesaikan pada waktu cepat. Sehingga keberadaan pinjol menjadikan proses transaksi keuangan lebih praktis dan singkat.

Saat ini keberadaan pinjol berkembang cukup pesat, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Ibarat jamur yang tumbuh subur di musim penghujan. Realita ini, tidak dapat dielakkan lagi. Mengingat segala kemudahan ditawarkan sehingga membuat masyarakat banyak yang “terlena” untuk menggunakan jasa pinjol. Tanpa perlu menyeleksi apakah berstatus legal atau ilegal. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi “korban” dari pinjol mulai dari yang frustasi, stres, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Lantas bagaimana dengan keberadaan pinjol ini kedepannya?

Penegakan Hukum Terhadap Pinjol

Pada prinsipnya pinjol dapat diartikan sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya yang tunduk kepada KUHPerdata.  Selain itu, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya; UU tentang ITE; UU tentang OJK; UU tentang Perlindungan Konsumen; dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jo POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,  sebagai lex specialis-nya.

Menurut data yang dirilis Kominfo sejak tahun 2018 hingga 17 Agustus 2021 telah memutus akses terhadap 3.856 platform pinjol ilegal. Namun, sampai sekarang keberadaan pinjol ilegal masih sangat banyak. Di sisi yang lain, keberadaan pinjol yang legal pun juga memberikan “ekses” negatif bagi masyarakat. Di antaranya bunga yang relatif tinggi dan adanya tindakan penagihan (debt collector) yang tidak sesuai dengan etika. Kondisi ini harus mendapat respons yang cepat dari pihak berwajib.

Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Dengan kata lain, penegakan hukum menjadi syarat terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pinjol dibedakan menjadi dua macam, yaitu  perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang  bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.  Prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech.

Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor  77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Khusus dalam sengketa pinjol ini mengacu pada Pasal 38 dan Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Mengacu pada kedua pasal tersebut, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara, pertama, mekanisme intern bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase maupun meminta bantuan kepada OJK sebagai mediator.

Untuk menjamin kepastian hukum sebagai wujud adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam pinjol, terdapat konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh penyelenggara maupun pemberi pinjol. Pertama, jika salah satu pihak melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana yang dituangkan dalam POJK, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi dan denda.

Kedua, adanya kemungkinan penerapan pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Sementara dalam Pasal 62 ayat (1), disebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk penyelenggara pinjol, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp2 miliar. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka terhadap penyelenggara atau pemberi pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Pada dasarnya OJK memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam penanganan pinjol yang ilegal maupun yang “nakal”. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan.

Untuk meminimalisir praktik pinjol ilegal maupun dampak negatifnya, maka diperlukan optimalisasi peran dari OJK, di antaranya sebagai berikut, pertama, membuat regulasi baru yang didalamnya mengatur tentang pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus pinjol. Tujuannya agar setiap permasalahan yang muncul dalam praktik pinjol dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Selain itu, juga perlu adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang terlibat dalam pinjol. Dengan adanya posisi yang seimbang, maka akan melahirkan suatu kontrak yang adil. Sehingga kontrak yang dibuat klausulanya saling menguntungkan (simbisiosis mutualisme).

Kedua, menjalin relasi sinergis lintas sektoral baik dengan Kominfo, Kepolisian maupun lembaga terkait lainnya. Dengan adanya relasi yang sinergis, dapat meminimalisir dan menindak tegas praktik pinjol yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Mengingat masyarakat masih membutuhkan keberadaan pinjol sebagai solusi alternatif dalam memperoleh pinjaman.

Ketiga, perlunya mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dan bijaksana dalam memilih pinjol. Sehingga tidak berpotensi menjadi korban dari praktik pinjol yang “nakal” dan ilegal.

Keempat, optimalisasi peran Satgas Waspada Investasi (SWI). Sebagai salah satu institusi yang berwenang, SWI harus membangun relasi sinergis dengan penyelenggara pinjol dan institusi terkait lainnya untuk mempersempit ruang gerak pinjol ilegal. Selain itu, juga perlu mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas dan memutus mata rantai menjamurnya praktik pinjol ilegal. ***

Yassir Arafat, SH, MH, Staf Pengajar pada Ponpes Al-Badri dan Nurul Qarnain Jember.

Lihat juga...