PSHK FH UII Soroti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Melani Aulia Putri Jassinta, SH., Bidang Riset dan Edukasi PSHK FH UII, -Ist.

YOGYAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, menimbulkan beragam polemik dan penilaian terhadap UU tersebut. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), pun menilai putusan itu membingungkan.

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, namun masih diberlakukan dalam dua tahun ke depan, secara teoritis juga merupakan praktik yang tidak biasa.

Di sisi lain, Mahkamah juga memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

“Namun, Mahkamah tidak menjelaskan ukuran kebijakan strategis dan berdampak luas yang dimaksud. Siapa yang berhak menentukan indikator tersebut?” demikian, Melani Aulia Putri Jassinta, SH., Bidang Riset dan Edukasi PSHK FH UII, dalam rilis yang diterima Cendana News, Selasa (30/11/2021).

Melani Aulia Putri Jassinta, SH., menegaskan bahwa hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah masih dibuka peluang untuk dilakukan uji materil atas UU Cipta Kerja? Bagaimana status UU Cipta Kerja sebagai objek uji materil? Dan, bagaimana pula aspek perlindungan hak-hak konstitusional dari keberlakuan UU Cipta Kerja yang abu-abu ini?

Sebelumnya, Kamis (25/11/ 2021) Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amarnya menyatakan:

Pertama, Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Lihat juga...