PSHK FH UII Soroti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Melani Aulia Putri Jassinta, SH., Bidang Riset dan Edukasi PSHK FH UII, -Ist.

YOGYAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, menimbulkan beragam polemik dan penilaian terhadap UU tersebut. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), pun menilai putusan itu membingungkan.

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, namun masih diberlakukan dalam dua tahun ke depan, secara teoritis juga merupakan praktik yang tidak biasa.

Di sisi lain, Mahkamah juga memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

“Namun, Mahkamah tidak menjelaskan ukuran kebijakan strategis dan berdampak luas yang dimaksud. Siapa yang berhak menentukan indikator tersebut?” demikian, Melani Aulia Putri Jassinta, SH., Bidang Riset dan Edukasi PSHK FH UII, dalam rilis yang diterima Cendana News, Selasa (30/11/2021).

Melani Aulia Putri Jassinta, SH., menegaskan bahwa hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah masih dibuka peluang untuk dilakukan uji materil atas UU Cipta Kerja? Bagaimana status UU Cipta Kerja sebagai objek uji materil? Dan, bagaimana pula aspek perlindungan hak-hak konstitusional dari keberlakuan UU Cipta Kerja yang abu-abu ini?

Sebelumnya, Kamis (25/11/ 2021) Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam amarnya menyatakan:

Pertama, Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Ke dua, Menyatakan UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan.

Ke tiga, Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan, dan bila dalam kurun waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11/2020 dinyatakan inkonstitusional secara permanen, sehingga undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU CK dinyatakan berlaku kembali.

Ke empat, Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU CK.

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Melani Aulia Putri Jassinta, SH., mengingatkan bahwa secara filosofis, judicial review atau pengujian undang-undang ditujukan untuk membatasi besarnya kekuatan politik pembentuk undang-undang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, serta ditujukan untuk menimbulkan prinsip kehati-hatian bagi pembentuk undang-undang, mengingat keberlakuan suatu undang-undang turut berdampak pada hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara.

Bahwa, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara teknis pembentukan maupun substansi peraturan (formil dan materil), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga, adanya persoalan teknis dalam pembentukan suatu peraturan akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya substansi peraturan yang dibentuk.

Bahwa, uji formil terhadap suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk melihat keabsahan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsekuensi ketika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan cacat formil atau tidak sah pembentukannya, maka seharusnya seluruh materi undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.

“Logika sederhananya, karena proses pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan asas dan norma yang ditetapkan oleh konstitusi, maka undang-undang tersebut seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tegas Melani Aulia Putri Jassinta, SH.

Kembali ia menegaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, merupakan putusan yang kurang tegas dan menghasilkan putusan yang membingungkan terkait dengan keberlakuan substansi UU tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi FH UI memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai parameter pelaksanaan UU CK yang bersifat strategis dan berdampak luas.

“Ke dua, mengingat Putusan MK tersebut sudah inkracht, maka bagaimanapun keberlakuan UU Cipta Kerja tetap sesuai dengan amar putusan tersebut, sehingga yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk saat ini adalah mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar tidak merugikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusionalitas masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...