PTS di Kalimantan Diminta Perhatikan Sarana Disabilitas

Kepala LLDIKTI Wiayah XI Kalimantan Prof Udiansyah -Ant

BANJARMASIN – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, Profesor Udiansyah, memnita agar seluruh perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah binaannya untuk memperhatikan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.

Menurut Udiansyah, sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, dan masuk dalam sembilan kriteria penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

“Pada proses penyiapan sarana prasarana tersebut, perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa maupun dosen disabilitas juga sangat penting, dan bisa mempengaruhi penilaian asesor dalam peneterapan akreditasi,” katanya di Banjarmasin, Kamis (25/11/2021).

Hal itu berdasarkan pengalaman, saat dirinya mau mengajukan akreditasi di prodi tempat dia mengabdi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, untuk bisa mendapatkan akreditasi A.

Saat itu, dia bersama tim membenahi berbagai infrastruktur dengan memperhatikan kepentingan disabilitas, seperti jalan menuju WC, jalan menuju kelas, harus ada jalan yang bisa digunakan untuk kursi roda, lift bunyi, ada petunjuk dengan huruf brailer dan lainnya.

“Ternyata berbagai sarana ramah disabilitas tersebut, membuat tim penilai merasa sangat puas dan akhirnya pihaknya mendapatkan akredita A,” katanya.

Selain sarana prasarana yang memadai, kata dia upaya digitalisasi pelayanan di kampus sangat penting, sehingga kampus akan lebih mudah untuk mengikuti berbagai perubahan yang berkembang dan lebih mudah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Teknologi juga terbukti mampu mengatasi persoalan saaat Covid-19 terjadi dalam dua tahun terakhir, antara lain perkuliahan dengan sistem daring.

Sebelumnya, LLDIKTI melakukan sosialisasi standar dan pendayagunaan sarana prasarana perguruan tinggi dengan menghadirkan nara sumber dari Kemenidikbudristek Nafiron.

Nafiron mengungkapkan, pengelolaan sarana prasarana kampus memiliki tantangan tersendiri.

Menurut dia, sebagian besar investasi di kampus, baik negeri maupun swasta adalah pada infrastruktur, sehingga investasi yang besar, perlu pengelolaan yang baik.

Seluruh pihak terkait, kata dia, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang utuh dan detail dalam upaya pemutakhiran sarana dan prasarana, sementara dana sangat terbatas.

Dia mencontohkan, keterbatasan dana tersebut, seperti yang terjadi pada PTN. Di Indonesia terdapat 122 PTN, terdiri dari universitas, perguruan tinggi, politeknik dan lainnya.

Ketika direktorat sarpras terbentuk, 122 PTN tersebut mengajukan dana pengembangan infrastruktur kampus hingga Rp23 triliun, sementara dana yang tersedia hanya Rp27 miliar.

“Dapat dibayangkan, bagaimana kami harus membagi,” katanya.

Lalu bagaimana solusinya? Perlu prioritas dan strategi pendanaan yang tepat, yang direncanakan bersama oleh seluruh pihak terkait, seperti resources sharing manajemen yang efektif dan memberdayakan aset lebih produktif. (Ant)

Lihat juga...