Target Vaksinasi Tidak Tercapai, Pencairan Insentif RT di Cianjur Ditangguhkan

Vaksinasi COVID-19 di tingkat RT, yang digencarkan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, untuk mencapai target 1,9 juta penerima, seperti yang dilakukan di Perumahan Pesona Cianjur Indah, Desa Nagrak, Senin (8/11/2021) - foto Ant

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), tidak akan mencairkan dana insentif bagi Ketua RT (Rukun Tetangga), jika target vaksinasi tidak mencapai 70 persen di lingkungannya.

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, kebijakan menangguhkan pembayaran insentif tersebut diberlakukan, karena masih banyak Ketua RT dinilai tidak serius dalam menjalankan program vaksinasi. Sehingga saat ini pencapaian vaksinasi masih di bawah 50 persen dari target 1,9 juta sasaran.

“Saya banyak mendapat laporan dari warga, bahwa RT sering cuek, tidak mau mengajak warga untuk divaksin. Sehingga insentif RT untuk sementara ditangguhkan, sebelum pencapaian vaksinasi di wilayah tersebut 70 persen,” katanya, Senin (8/11/2021).

Untuk memastikan kinerja ketua RT dalam mengajak vaksinasi warga, pihaknya akan menugaskan pemerintah desa, untuk mendata RT di wilayah masing-masing yang sudah dan belum mencapai target. Sehingga, insentif RT yang belum tercapai akan ditangguhkan, sampai target tercapai. “Saat ini, uang insentif untuk RT sudah ada, tapi kita liat dulu mereka kerja, baru kita berikan. Nanti pihak desa yang akan mendata dan melaporkan ke kami atau satgas,” tandasnya.

Sementara aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati, mendapat berbagai tanggapan dari ketua RT di masing-masing wilayah, karena mereka terancam tidak menerima insentif jika capaian vaksinasi belum 70 persen.

Ketua RT 05/ RW 10 Desa Naggrak, Cianjur, Angga Purwanda, mengaku terkejut melihat surat edaran bupati yang dikeluarkan pada 2 November 2021 tersebut. Di poin ketiga surat edaran tersebut dikatakan, insentif RT dan RW ditangguhkan hingga vaksinasi di desanya mencapai 70 persen. “Ini terlalu menekan ke petugas di bawah. Sampai mengancam insentif tidak diturunkan. Tidak seperti itu caranya kalau memang mau percepatan vaksinasi. Insentif kita kecil, hanya Rp1,5 juta per-tiga bulan. Itupun diberikannya di bulan ketiga, tidak setiap bukan diberikan,” katanya.

Percepatan juga harus diimbangi dengan kesiapan tenaga medis serta stok vaksin, karena warga kerap kehabisan jatah karena kuota yang terbatas.”Kita juga memahami tenaga medis lelah karena target yang fantantis. Makanya selama ini kita dorong warga tapi melihat stok vaksin mencukupi atau tidak,” katanya.

Hal yang sama terucap dari Ketua RT 03 Desa Hegarsari, Kecamatan Sindangbarang, Ade, yang mengeluh dengan adanya penangguhan gaji RT. “Informasi yang saya dapat jika dalam satu desa ada RT yang tidak mencapai target vaksin, semua RT tidak akan dapat insentif,” katanya. (Ant)

Lihat juga...