Tingkatkan Kesejahteraan Peternak dengan Korporatisasi Koperasi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para peternak dalam skala ekonomi korporatisasi melalui koperasi. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan, sektor peternakan harus terus dikembangkan dalam rangka menghadapi tantangan besar ke depan adanya krisis pangan.

Apalagi menurutnya, program pangan dunia telah mengingatkan ancaman kelaparan global meningkat hampir dua kali lipat akibat pandemi Covid-19.

“Selama ini, sektor peternakan kita dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM di sektor peternakan harus didorong berbisnis dalam skala ekonomi dan lebih efisien,” ujar Teten pada acara Rakernas ke-2 Perkumpulan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI), di Jakarta, Senin (15/11/2021), berdasar rilis yang diterima Cendana News.

Salah satu strateginya, yaitu menurutnya,  dengan korporatisasi peternak melalui koperasi. “Ini suatu  model bisnis konsolidasi peternak dalam suatu kelembagaan koperasi. Lalu, koperasi yang akan berperan di seluruh proses bisnisnya, terintegrasi hulu ke hilir dari akses pembiayaan, logistik, sampai dengan pasar,” urainya.

Langkah ini juga kata dia, dilakukan beberapa negara maju yang memiliki koperasi peternakan, seperti Belanda dan New Zealand.

Saat ini jelas dia, jumlah pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan di Indonesia mencapai 48,9 persen atau 13,5 juta dari total 27,6 juta pelaku usaha di sektor pangan. Terinci dengan 3 komoditas utama, yaitu ayam kampung, sapi potong dan kambing.

Namun di tengah pertumbuhan dan signifikansi sektor peternakan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha sektor peternakan. Misalnya,skala usaha masih kecil-kecil dan perorangan.

“Jadi, 90 persen dari pelaku usaha perunggasan di tanah air merupakan peternak unggas mandiri atau perorangan. Kepemilikan ternak sedikit, itu hanya 1-4 ekor sapi per orang,” jelasnya.

Tantangan berikutnya yakni, tambah dia, rendahnya akses ke pembiayaan yang mudah dan murah. Seperti rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan kurang dari 20 persen.

Penyerapan KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan 44,4 persen, sedangkan sektor pertanian, perternakan, perburuan, dan kehutanan di posisi kedua yaitu 30,1 persen.

Selain itu, rendahnya produktifitas, teknologi dan inovasi. Ini membuktikan bahwa pola bisnis pelaku usaha peternakan masih konvensional, dan 64 persen pelaku usaha berusia di atas 45 tahun, 72,6 persen hanya mengenyam pendidikan dasar, serta 85,7 persen tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi.

“Ternak ini sebagai tabungan. Istilah sapi sama dengan rojo koyo, menjual sapi saat butuh uang, dipelihara di pemukiman padat penduduk, di pekarangan rumah dengan pakan seadanya,” tukasnya.

Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen membantu pelaku usaha sektor perternakan, dengan mempermudah akses pembiayaan bagi mereka. Di sisi pembiayaan onfarm, para peternak diarahkan untuk mengakses KUR.

“Saat ini, KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp100 juta,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang dipersiapkan regulasi untuk plafond KUR awalnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp 20 miliar.

“Saat ini total dana KUR sudah dinaikkan menjadi Rp285 triliun. Untuk Koperasi sebagai offtaker/agregator, dapat mengakses ke LPDB-KUMKM dengan bunga rendah (3% sliding),” ujar Teten.

Terpenting lagi menurutnya, menghubungkan UMKM dan koperasi sektor perternakan ke ekosistem digital perlu menjadi perhatian khusus.

Selain itu, peningkatan kapasitas usaha UMKM  dan koperasi peternakan harus dilakukan secara tepat guna dan sasaran.  Dimana koperasi diarahkan memiliki usaha mulai dari pengadaan bahan baku pakan, pabrik pakan, perbibitan hingga pemasaran produk hilir.

Salah satunya strateginya jelas dia, yakni  dengan mengelola factory sharing. Sehingga keterbatasan teknologi, biaya produksi yang tidak efisien, masalah standardisasi mutu yang selama ini dialami pelaku usaha peternakan dapat diminimalisir.

Lihat juga...