Desa Antikorupsi Harus Jadi Model Tata Kelola Seluruh Desa, Sebut Mendes

BANTUL — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa Program Desa Antikorupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi model tata kelola pemerintah desa di seluruh Indonesia.

“Model Desa Antikorupsi KPK ini harus menjadi model tata kelola pemerintah di 74.961 desa seluruh Indonesia,” kata Menteri Desa saat menghadiri peluncuran Program Desa Antikorupsi oleh KPK, di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu.

Dengan demikian, kata Menteri Desa, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud mulai dari desa. Namun untuk mewujudkan hal itu memerlukan banyak keterlibatan seluruh pihak, mulai perangkat desa, warga desa, tokoh desa serta para pendamping.

“Itulah yang kemudian kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita bangun berbasis desa, semua akan bisa kita wujudkan, karena saya percaya desa pasti bisa. Semoga model Desa Antikorupsi ini segera mewabah ke seluruh desa lebih cepat dari penyebaran COVID-19,” katanya.

Menteri Desa juga mengatakan, mewujudkan desa antikorupsi adalah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, dan tujuan SDGs Desa salah satunya adalah menjadikan desa antikorupsi.