Era Medsos, Reorientasi-Redefinisi Cara Kerja Humas Jadi Keharusan

Ketua Dewas Perum LKBN Antara Prof. Widodo Muktiyo (kanan) bersama CEO Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ricky Baheramsjah ketika berada di Mandalika International Street Circuit, Kuta, Lombok Tengah, NTB, Kamis (4/11/2021).-Ant

Kita melihat, ada kekuatan komunikasi dari perubahan cara pandang dan cara kerja humas pemerintah. Ada fleksibilitas dan otonomi, tetapi juga menuntut kreativitas terus-menerus. Fleksibilitas dan otonomi terjadi karena memudarnya tingkat ketergantungan pada cara-cara lama yang usang. Sedangkan kreativitas dijalankan berdasarkan pada karakteristik media sosial yang dikelola.

Mau tidak mau, atas perubahan ini Humas pemerintah mesti up-grade terhadap kompetensi profesionalnya. Pertama, semua pranata Humas pemerintah mesti mengembangkan komunikasi pemerintah berdasarkan kepentingan publik dengan cara-cara milenial.

Ke dua, mengintegrasikan kekuatan komunikasi pemerintah dari berbagai badan dan lembaga. Instruksi Presiden No 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik sebenarnya menitikberatkan tujuan tersebut, yang menempatkan Kominfo sebagai koordinator.

Dua kekuatan komunikasi pemerintah itu mencakup sumber daya manusia dan strategi teknis koordinasi. Jika kedua hal ini dapat dibereskan, pengarusutamaan, resonansi dan pembingkaian informasi terkait pesan komunikasi pemerintah, selain dapat dilakukan, juga dapat menyingkirkan keriuhan komunikasi.

Sayangnya, kedua potensi komunikasi masih perlu terus didorong. Perubahan cara pandang dan cara kerja dari budaya kerja lama yang mengakar, bukan persoalan yang mudah. Bahkan, ahli bidang komunikasi organisasi, seperti Michael Pacanowsky pernah menyatakan, bahwa hampir tidak mungkin (sulit) melakukan perubahan terhadap sesuatu yang mereka telah nyaman. Perlu terapi reward and punishment baru.

Banyak orang membicarakan, bahwa perubahan menjadi mungkin, karena kepemimpinan. Perubahan cara pandang dan cara kerja humas yang milenial berkaitan dengan persoalan fundamental. Jadi, proses-proses perubahan semacam ini, mesti secara konsisten dan terkawal.

Bahkan, Inpres No 9 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Komunikasi Publik pun belum mampu membawa perubahan dalam cara kerja dalam bidang komunikasi publik. Barangkali sektor komunikasi ada yang memandang bukan sesuatu yang penting. Tetapi, nyatanya sudah sekian waktu lama, tetap banyak yang mengeluhkan buruknya komunikasi publik.

Banyak kerugian negara disebabkan buruknya komunikasi publik. Tetapi, sampai saat ini masih banyak yang menganggap komunikasi itu sebagai hal yang gampang, dan semua merasa bisa. Cara pandang, bahwa komunikasi itu gampang, ternyata gagal memahami piranti komunikasi secara utuh.

Praktik-praktik komunikasi selama ini sering menghasilkan pesan yang tidak kontekstual, dan mengabaikan ekspektasi publik. Pada saat bersamaan, pesan-pesan yang dihasilkan tidak mampu membawa pencerahan dan kecerdasan publik.

Padahal, tidak mungkin suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan mampu melahirkan akuntabilitasnya, tanpa adanya responsibilitas komunikasi yang memadai. Responsibilitas komunikasi publik yang dilakukan humas pemerintah itu adalah tantangan.

Pada satu sisi, mereka harus mampu mengarusutamakan pesan kebijakan pemerintah. Sedangkan di sisi lain, pesan tersebut merupakan pesan yang cerdas, kreatif dan argumentatif. Jadi, sebagai tantangan perlu kita ubah cara pandang dan cara kerja komunikasi publik kita secara milenial, yang menekankan segi kreatif, logis, argumentatif dan mencerdaskan.

Bagaimanapun, humas pemerintah itu menjalankan fungsi strategis bangsa dan menuntut kompetensi profesional di bidang komunikasi. Tidak hanya mengandalkan perasaan, bahwa saya merasa bisa. Mari berubah dan menyadarinya. (Penulis: Widodo Muktiyo, Guru Besar Ilmu Komunikasi UNS, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa-Ant)

Lihat juga...