Lima Sebab Pinjol Ilegal Masih Marak di Indonesia

Ilustrasi -Ant

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI mengungkap sejumlah faktor mengapa pinjaman daring (pinjol) ilegal masih menjamur di Indonesia.

Menurut Deputi Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengembangan Fintech OJK, Munawar Kasan, setidaknya ada lima hal yang menjadi faktor dari isu tersebut.

“Pertama, adalah dari sisi peminjam. Ada faktor mereka terdesak untuk kebutuhan-kebutuhan yang ditunda, dan memenuhi gaya hidup. Itu menjadi pemicu mereka masuk (ke pinjol ilegal),” kata Munawar dalam seminar daring, Rabu (1/12/2021).

Lebih lanjut, Munawar mengatakan faktor ke dua adalah mudahnya membuat situs dan aplikasi di internet. Meskipun pemerintah telah memblokir ribuan situs dan aplikasi pinjol ilegal, upaya ini masih berat karena banyak situs ilegal baru yang bermunculan.

“Yang diblokir 3.600-an lebih, tapi itu nanti tumbuh lagi, dan lagi, karena terlalu mudah untuk dibuat. Tinggal dimasukkan Google PlayStore sudah bisa running. Kami bersama Kominfo sudah berkoordinasi dengan Google, dan mudah-mudahan ini bisa lebih efektif. Tapi, yang kita lihat membuat aplikasi dan situs itu mudah sekali,” papar dia.

Faktor ke tiga adalah kemudahan berutang. Jika dibandingkan sebelum adanya tekfin, masyarakat cenderung malu dan enggan untuk berutang terus-terusan ke tetangga, saudara, dan kerabat. “Kalau utang lewat pinjol, mau utang lagi, gampang,” kata Munawar.

Selanjutnya, adalah faktor rendahnya literasi keuangan dan digital. Menurut Munawar, masih banyak orang yang tidak tahu apakah sebuah aplikasi atau situs pinjol ini legal atau tidak.

“Mereka tidak tahu dan masuk saja. Masyarakat dapat SMS, langsung klik (tautannya), terpapar iklan di YouTube, mereka klik, dan itu lebih gampang. Sudah ada berbagai upaya di kanal edukasi yang sudah kami lakukan, namun masih ada yang terjebak,” kata dia.

Adapun faktor ke lima adalah dukungan piranti hukum yang belum memadai. Munawar mengatakan, sampai sekarang, masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang tekfin peminjaman (fintech lending).

Pemerintah memiliki aturan yang mendekati isu tersebut melalui UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPSK).

“Kalau nanti di UU PPSK ini (isu pinjol ilegal) bisa masuk, ada kita usulkan bahwa pelaku/penyelenggara pinjol wajib berizin di otoritas. Kalau tidak patuh, maka akan dinyatakan ilegal dan dipidana,” kata Munawar.

“Sekarang ini hanya teman-teman aparat hukum yang menindak pelaku pelanggaran dari UU ITE dan lainnya, gencar melakukan penindakan (kepada pelaku pinjol ilegal dan penipuan daring),” imbuhnya. (Ant)

Lihat juga...