Masalah NIK Ada karena tidak Taat Asas Kemanusiaan

JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan adanya permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 diakibatkan oleh masyarakat yang tidak menaati asas kemanusiaan.

“Manusianya yang salah, masyarakat yang tidak taat asas, manusia yang tidak jujur, manusia yang salah memasukkan NIK karena kami evaluasi,” kata Zudan, dalam diskusi publik bertajuk “Masihkah NIK Menjadi Penghambat Akses Vaksinasi Inklusif Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan”, yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Zudan menegaskan, dibutuhkan pola pikir yang objektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan NIK pada saat kegiatan vaksinasi berlangsung. Sehingga dapat membangun ekosistem yang sehat dalam bernegara dan bertata kelola.

Menanggapi permasalahan vaksinasi secara objektif, dia menyoroti permasalahan NIK yang pertama timbul karena masyarakat yang tidak mendaftarkan diri ke dukcapil untuk mendapatkan nomor kependudukan tersebut.

Termasuk pada kelompok rentan seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas, akibat wali yang tidak berinisiatif membantu mendaftarkan data diri mereka kepada pihaknya. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses vaksin Covid-19, sekaligus berbagai layanan publik lainnya yang mengharuskan setiap orang memiliki NIK.

“Kebijakan kita sejak UU No 23 Tahun 2006 itu Single Identity Number (SIN), dengan menggunakan NIK sebagai kode referensi tunggal penduduk. Maka, pintu masuk penduduk dalam data base itu NIK. Pintu masuk menuju pelayanan publik itu melalui NIK,” tegas dia.

Lihat juga...