Paradigma Terkait Kuota dalam Penangkapan Ikan Harus Berkeadilan, Sebut KNTI

JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa perubahan paradigma yang terkait dengan penerapan kuota penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan terukur harus dilaksanakan secara berkeadilan dan betul-betul memberikan kemudahan akses bagi nelayan kecil.

“Lindungi wilayah tangkap nelayan kecil,” kata Ketua Harian KNTI Dani Setiawan kepada di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan harus mencakup pemanfaatan ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan terukur.

Ia mengemukakan kebijakan penangkapan terukur yang di dalamnya juga mencakup soal kuota penangkapan, sejauh akan mendorong pengaturan bagi pemanfaatan ikan yang berkelanjutan, tentu merupakan kebijakan positif dan harus didukung.

“Namun, pada tahap implementasinya, pemerintah harus adil. Sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan kecil. Mereka harus diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya, baik secara sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Untuk itu, ujar Dani, jaminan akan wilayah tangkap dan melaut dari kelompok nelayan kecil dan tradisional ini harus dilindungi, bahkan ditingkatkan dan diperbesar agar lapangan kerja tercipta secara masif dan pendapatan nelayan meningkat.

Dengan demikian, lanjutnya, keadilan dalam perspektif penangkapan terukur melalui sistem kuota adalah memberikan afirmasi kebijakan dan bantuan langsung pada yang kecil agar berdaya, sementara pemilik modal besar tetap diberikan kesempatan, tetapi dibatasi agar tidak mendominasi.

“Inilah misi untuk menciptakan keadilan sosial di laut,” katanya. Ia menambahkan agar kebijakan yang ada jangan hanya mengedepankan manfaat ekonomi dari pungutan PNBP semata.

Terkait kesejahteraan nelayan, sebelumnya KKP telah menyiapkan Program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya pada tahun 2022 guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

“Di 2022 salah satu target kami melakukan pembenahan kampung-kampung nelayan di pesisir untuk jadi kampung nelayan maju,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai mengikuti Rapat Penanganan Kemiskinan Esktrem di Wilayah Pesisir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12).

Dalam keterangan tertulisnya, KKP menyatakan bahwa Program Kampung Nelayan Maju akan menyasar 120 kabupaten/kota di mana 50 daerah di antaranya termasuk dalam kriteria miskin ekstrem. Kemudian ada 130 kabupaten/kota untuk pengembangan Program Kampung Perikanan Budidaya, dengan 53 di antaranya adalah wilayah miskin ekstrem.

Seluruh wilayah tersebut tersebar di 25 provinsi, meningkat jauh dari realisasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yang menyasar tujuh provinsi. Pada tahun 2021, anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem mencapai Rp174,06 miliar yang bersumber dari APBN, DAK dan BLU.

Menteri Trenggono menerangkan pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan agenda nasional sehingga pelaksanaannya dilakukan bersama-sama kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan dan permukiman nelayan misalnya, KKP menggandeng Kementerian PUPR.

Kolaborasi juga dilakukan untuk pemberian modal usaha, penyediaan bahan bakar dan energi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pendidikan, penguatan kelembagaan usaha melalui koperasi nelayan, hingga fasilitas kesehatan.

“Seluruh lembaga akan kolaborasi. Dari sisi kami ada bantuan kapal, alat tangkap, mesin, dan pelatihan, serta penyaluran dana bergulir untuk modal usaha,” ungkap Menteri Trenggono. [Ant]

Lihat juga...