Paradigma Terkait Kuota dalam Penangkapan Ikan Harus Berkeadilan, Sebut KNTI

JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bahwa perubahan paradigma yang terkait dengan penerapan kuota penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan terukur harus dilaksanakan secara berkeadilan dan betul-betul memberikan kemudahan akses bagi nelayan kecil.

“Lindungi wilayah tangkap nelayan kecil,” kata Ketua Harian KNTI Dani Setiawan kepada di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan harus mencakup pemanfaatan ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan terukur.

Ia mengemukakan kebijakan penangkapan terukur yang di dalamnya juga mencakup soal kuota penangkapan, sejauh akan mendorong pengaturan bagi pemanfaatan ikan yang berkelanjutan, tentu merupakan kebijakan positif dan harus didukung.

“Namun, pada tahap implementasinya, pemerintah harus adil. Sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan kecil. Mereka harus diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya, baik secara sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Untuk itu, ujar Dani, jaminan akan wilayah tangkap dan melaut dari kelompok nelayan kecil dan tradisional ini harus dilindungi, bahkan ditingkatkan dan diperbesar agar lapangan kerja tercipta secara masif dan pendapatan nelayan meningkat.

Dengan demikian, lanjutnya, keadilan dalam perspektif penangkapan terukur melalui sistem kuota adalah memberikan afirmasi kebijakan dan bantuan langsung pada yang kecil agar berdaya, sementara pemilik modal besar tetap diberikan kesempatan, tetapi dibatasi agar tidak mendominasi.

“Inilah misi untuk menciptakan keadilan sosial di laut,” katanya. Ia menambahkan agar kebijakan yang ada jangan hanya mengedepankan manfaat ekonomi dari pungutan PNBP semata.

Lihat juga...