Pemkab-Pemkot Diberi Kewenangan Kelola Dana Otsus Papua

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo -Ant

JAYAPURA – Pemerintah Pusat akan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) langsung ke pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Papua.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanis Walilo, mengatakan jika sebelumnya kewenangan pengelolaan dana otsus 80 persen ada di tingkat pemerintah provinsi, kini dikembalikan lebih banyak ke kabupaten dan kota.

“Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 serta PP 106 dan 107 Tahun 2021, tentu akan ada pembenahan yang dilakukan, salah satunya mengenai pengelolaan keuangan yang kini langsung ditransfer dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota,” katanya di Jayapura, Sabtu (11/12/2021).

Menurut Yohanis, terkait implementasi kebijakan baru tersebut dipastikan mulai efektif pada 2023, sementara pada 2022 masih fokus pada tahap transisi.

Lihat juga...