Resi Gudang Dukung Ketahanan Pangan

PANGKALPINANG – Pengamat ekonomi sekaligus guru besar Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Izza Mafruhah, mengatakan Pemerintah perlu terus mendorong peran strategis resi gudang sebagai bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Resi gudang yang telah berjalan lebih dari 15 tahun di Indonesia, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pemilik komoditas, namun instrumen ini juga bisa menjadi bagian untuk mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dari sisi rantai pasok atau ‘supplay chain’nya,” kata Maret Izza Mafruhah, melalui rilis yang diterima, Kamis (16/12/2021).

Membicarakan resi gudang dalam konteks ketahanan pangan, kata Izza, tentunya instrumen ini dapat membantu dari aspek produksi berupa pembiayaan dan aspek penjagaan harga untuk menekan laju inflasi, karena hasil pertanian adalah salah satu produk yang tergantung pada kondisi alam dan musim.

“Tanaman pangan membutuhkan masa sekitar tiga hingga empat bulan sekali panen, dan pada saat panen raya jumlah produk melimpah sehingga harga turun. Sebaliknya, pada masa tanam dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif,” katanya.

Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga ketersediaan barang, sekaligus meredam fluktuasi harga agar tidak merugikan petani maupun konsumen, dan itu bisa dengan melalui sistem resi gudang.

Perlu upaya bersama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media perlu melakukan kolaborasi untuk mengoptimalkan sistem resi gudang ini dalam mendukung ketahanan pangan.

Menurut dia, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, yaitu sosialisasi tentang sistem resi gudang (SRG), tujuan, aktivitas serta upaya yang dilakukannya, termasuk dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan menggandeng akademisi dan media.

Langkah berikutnya, meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku usaha pertanian, agar tidak terjebak pada pembiayaan ilegal, selanjutnya bekerja sama dengan pelaku usaha pemasaran, agar mampu menyalurkan barang kebutuhan pangan dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

“Perlu juga dilakukan pendekatan kepada pihak pemerintah, khususnya dalam penjaminan pinjaman atau ‘government guarantee’ terhadap petani dan UMKM terkait,” kata Izza Mafruhah.

Lihat juga...