Sepenggal Kisah Pasca-Muktamar NU di Lampung

OLEH: M. IWAN SATRIAWAN

ALHAMDULILLAH Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung berakhir sudah dengan happy ending. Tidak ada gugatan terhadap hasil perolehan suara, tidak ada pihak yang kecewa sampai merusak infrastruktur muktamar, semua bergembira dengan segala problematika dan kekurangan yang ada.

Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi dalam perhelatan acara di organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yaitu NU. Selain muktamar kita mengenal adanya Konbes (Konferensi Besar) dan Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang skalanya baik tingkat wilayah hingga cabang terkait rangkaian acara untuk melaksanakan Konferwil atau Konfercab.

Muktamar NU ke-34 yang dilaksanakan di Lampung memiliki keunikan sendiri. Selain merupakan muktamar NU kelima yang dilaksanakan di luar Jawa, setelah Banjarmasin pada tahun 1936, Muktamar Palembang pada tahun 1952, Muktamar Medan pada tahun 1956, Muktamar Makassar pada tahun 2010 dan sekarang Muktamar Lampung pada tahun 2021 yang sejatinya harus dilaksanakan pada tahun 2020 namun terpaksa mundur selama satu tahun akibat pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya Indonesia namun juga seluruh dunia.

Keunikan yang kedua dari Muktamar NU di Lampung adalah tempat pelaksanaan yang tidak hanya di satu kota, namun melibatkan 2 (dua) kota/kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, juga melibatkan satu pondok pesantren sebagai gelaran pembukaan yaitu Pondok Pesantren Darussa’adah dan tiga kampus UNILA, UIN dan Malahayati yang mana sejak tahun 1926 diawal NU berdiri hingga terakhir muktamar Jombang tidak pernah melibatkan kampus-kampus umum khususnya seperti UNILA dan Malahayati.

Berikutnya yang membuat unik lagi adalah tarik ulur penjadwalan pelaksanaan Muktamar ke-34. Berdasarkan Munas dan Konbes Jakarta pada tanggal 26 September 2021, Muktamar NU ke-34 Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 23-25 Desember 2021. Namun dalam perkembangannya karena Pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia menjelang libur Natal dan tahun baru berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaan muktamar. Beberapa pihak ada yang menginginkan diajukan pada tanggal 17 Desember 2021, pihak lain minta diundur tanggal 31 Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96 berdasarkan perhitungan Masehi. Namun setelah dilaksanakan Ikhbar Muktamar pada tanggal 10 Desember 2021 pelaksanaan muktamar yang sejatinya dilaksanakan pada tanggal 23-25 Desember 2021, diajukan sehari menjadi 22-24 Desember 2021.

Dari Gegeran Menjadi Ger-geran

Bukan muktamar kalau tidak tegang dan di tengah ketegangan ada gelak tawa dan canda antara muktamir-in atau juga muktamir-out. Seperti adanya pengumuman di tengah-tengah proses perhitungan suara yang berkejar-kejaran antara suara pendukung Kiai Said dengan suara pendukung Gus Yahya terkait hilangnya sandal salah seorang kiai yang salat subuh di sebelah kiri tempat pemungutan suara. Dan uniknya justru pengumuman kehilangan sandal ini yang menjadi viral sejajar dengan viralnya kemenangan Gus Yahya terhadap Kiai Said.

Ada juga terkait kesalahan penyebutan kalimat “registrasi” menjadi “regenerasi” oleh salah seorang Banser yang ditanya oleh salah satu kiai terkait dimana tempat registrasi peserta muktamar juga menjadi bahan obrolan di dunia maya oleh para muktamir-in dan muktamir-out.

Karena sejatinya muktamar bukan hanya ajang pemilihan ketua Tanfidziyah saja. Ada lebih dari itu yaitu ajang silaturahmi seluruh jamiyah NU se-Indonesia dan dunia, ajang mencari keberkahan santri terhadap kiai-nya yang datang di arena muktamar. Sehingga tidak heran seringkali jumlah peserta aktif muktamar kalah jauh dengan jumlah muhibbin atau romli (rombongan liar) yang bukan pemilik suara datang ke arena muktamar.

Belum lagi jumlah panitia yang sekitar 1500 orang yang terdiri dari panitia pusat, daerah dan lokal ditambah unsur Pagar Nusa dan Banser plus aparat keamanan dari kepolisian hingga TNI tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi seksi konsumsi untuk menyediakan lebih kurang sekitar 5000 bungkus atau kotak nasi setiap hari dan diedarkan ke empat tempat yang berbeda yaitu Pondok Pesantren Darussa’adah, UNILA, UIN RIL dan Malahayati sebagai tempat panitia, aparat keamanan dan peserta muktamar bermukim.

Tantangan NU ke Depan

Setidaknya ada 6 (enam) komisi yang bersidang di sela-sela Muktamar NU ke-34 Lampung yaitu Komisi Qonuniyah yang membahasa persoalan perundang-undangan, Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyah yang fokus pada masalah-masalah tematik, Komisi Bathsul Masail Waqi’iyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, Komisi Organisasi, Komisi Program dan Komisi Rekomendasi.

Dari ke enam komisi tersebut, yang paling menarik perhatian adalah rekomendasi apa yang dihasilkan peserta muktamar kepada ketua PBNU terpilih masa kerja 2021-2025 ke depan. Setidaknya penulis mencatat terkait dengan hukum dan korupsi yang sampai sekarang peran serta NU dalam pemberantasan dan penegakan hukumnya masih setengah-setengah. Kemudian terkait dengan distribusi tanah yang masih 70% tanah di Indonesia dikuasai kurang dari 10% penduduk Indonesia dan terkait penerapan UU Pesantren yang masih mandul karena dinamika politik anggaran di daerah yang juga tidak kalah rumitnya.

Maka sesuai dengan tema muktamar yaitu “Kemandiran dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia”, NU harus menyeimbangkan antara kepentingan politik NU dalam mewarnai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan peningkatan ekonomi rakyat yang berbanding lurus dengan kemandirian pengurus NU mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Tidak mudah memang mengatur jamaah sebanyak 90 juta jiwa tanpa ada sistem penggajian yang mapan sebagaimana perusahaan. Namun bukankah sesuatu yang sulit jika dikerjakan bersama-sama, bergotong royong akan menjadi ringan sebagaimana pepatah “ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”.

Maka diperlukan kerja sama semua stakeholder NU mulai dari tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian NU khususnya dalam bidang ekonomi. Harus lebih ditingkatkan dan diseimbangkan kembali antara semangat harakah (gerakan), fikrah (pemikiran) dan amaliah-nya (cara beribadahnya). Karena saat ini lebih banyak fikrah dan amaliyah-nya dibandingkan harakah-nya. Hal ini berakibat NU selalu menjadi komoditas politik baik oleh aktor dari dalam NU sendiri maupun dari luar NU. Sebagaimana dikemukakan oleh Bahrul Ulum dalam bukunya “NU Bodoh Apa Dibodohi” harus segera diakhiri. Dan ini menjadi tugas dari ketua PBNU terpilih yaitu KH Yahya Cholil  Staquf. Selamat bekerja Gus, semoga Allah SWT membantu kita semua dalam menjalankan amanah ini. Wallahu a’lam. ***

M. Iwan Satriawan, Dosen FH Unila

Lihat juga...