Gubernur Jabar Berharap Pemerintah Pusat Segera Kendalikan Harga Minyak Goreng

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Warga berdesakan antre untuk mendapatkan minyak goreng murah di operasi pasar yang di gelar Pemerintah Kota Bekasi, di aula kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Selasa (11/1/2022).

Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil meninjau langsung jalannya pasar minyak goreng murah dengan didampingi Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam giat operasi pasar untuk menekan harga minyak goreng yang ditaja oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi.

Melihat kondisi antrean emak-emak yang antusias untuk mendapatkan minyak goreng murah, Ridwan Kami berharap pemerintah pusat segera mengendalikan harga.

“Sudah seminggu Pemprov Jabar keliling di 12 Kabupaten/kota untuk menekan harga minyak goreng melalui operasi pasar murah,” ungkap Ridwan Kamil.

Dikatakan, lokasi operasi pasar murah sengaja mengambil lokasi di tempat leluasa seperti di halaman kantor Kecamatan Bekasi Selatan. Sehingga emak-emak bisa mengantre dengan protokol kesehatan.

Operasi pasar murah juga sebagai bentuk perhatian agar emak-emak tidak marah di media sosial lagi terkait dapur, karena harga minyak goreng melambung.

“Saya berharap pemerintah pusat bisa mengendalikan lebih fundamental lagi terkait harga minyak goreng. Maksudnya, kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti ini dalam jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan 240.000 liter untuk 12 Kota dan kabupaten.

Untuk wilayah Kota Bekasi sendiri ada 72.000 liter minyak goreng disediakan dalam menekan harga.

Diketahui, harga minyak goreng di pasaran saat ini mencapai 20.000-25,000/liter. Hal tersebut sudah lama menjadi keluhan emak-emak karena memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil beserta Plt Wali Kota Bekasi kemudian beranjak menuju kantor Pemkot Bekasi untuk melakukan pengarahan kepada para ADN di lingkungan Pemkot Bekasi.

Gubernur Jabar tersebut di Kota Bekasi akan melakukan evaluasi terkait masalah hukum yang terjadi baru-baru ini yang menimpa Wali Kota Bekasi. Sehingga ASN bisa segera beradaptasi.

Kunjungan di Kota Bekasi juga akan melihat titik-titik perbaikan infrastruktur untuk jadi bahan pertimbangan apa yang akan direncanakan kedepan terkait infrastruktur di Kota Bekasi.

Lihat juga...