Kasus Dodi Reza, KPK Panggil Pejabat Dinas PUPR Musi Banyuasin

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil salah satu pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex (DRA).

“Hari ini, pemeriksaan saksi, yakni Kepala Seksi Penanggulangan Darurat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Fran Gustian terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2021,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan tersebut, kata Ali, dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Terkait konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur), di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi Reza Alex (DRA) agar pelaksanaan lelangnya dapat direkayasa sedemikian rupa.

Arahan itu ia berikan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM) dan Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasi Eddi Umari (EU) yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain itu, Dodi juga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk dirinya, 35 persen untuk Herman, dan 23 persen untuk Eddi beserta pihak terkait lainnya.

Lihat juga...