Pendamping Bansos Diminta Samakan Persepsi

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta pendamping bantuan sosial baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat menyamakan persepsi.

“Selama ini mereka melakukan survei sendiri-sendiri. Mulai hari ini saya ingin jadi satu. Jadi tidak melakukan survei sendiri-sendiri, sehingga teman-teman menjadi satu bagian,” kata Wali Kota, Eri, saat memberikan pengarahan kepada pendamping bantuan sosial (bansos) di Graha Sawunggaling Surabaya, Sabtu (8/1/2022).

Wali Kota Eri berharap, meski sentuhan atau jenis bansos yang diberikan pemerintah berbeda, tapi data yang disasar atau keluarga penerima manfaat (KPM) orangnya sama. Sehingga pendamping bansos antara satu dan lainnya memiliki satu data penerima manfaat yang sama.

“Jadi, jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan masyarakat dalam pembaharuan data penerima bansos. Nantinya, kata dia, data dari hasil survei dan verifikasi pendamping bansos sebelumnya, akan ditempel di setiap balai RW dan kelurahan.

Dengan demikian, masyarakat dapat melihat, mengontrol maupun mengusulkan perubahan. Warga dan pengurus RT/RW, akan diberikan waktu sebelum data itu diteken dan disetujui bersama.

“Insyaallah data yang sudah dicek ditaruh Balai RW dulu pada hari Minggu. Kalau tidak ada perubahan dari RT/RW atau warga, nanti setelah itu ditempel lagi sampai Kamis. Setelah itu semuanya teken, mulai pendamping PKH, BPNT, TKSK, Camat dan Lurah. Sehingga data ini sama, setelah itu kita sentuh,” katanya.

Selain itu, kata dia, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik, pemkot juga berencana menempel stiker rumah setiap KPM. Dengan begitu, diharapkan masyarakat juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran.

“Rumahnya (KPM) kita juga berikan stiker, di situ bisa tahu apakah tepat sasaran atau tidak,” katanya.

Saat ditanya langkah penempelan stiker apakah tidak membuat malu KPM, Eri mengatakan bahwa hal yang justru membuat malu adalah ketika bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Makanya, langkah itu diambil agar masyarakat lain juga bisa menilai apakah bansos yang diberikan pemerintah sesuai dan sudah tepat sasaran.

“Yang jadi malu adalah ketika pemerintah memberikan bansos tidak tepat sasaran. Karena itu, saya ingin semua bisa dilihat, bisa dikontrol masyarakat, kalau keliru atau salah, ya dibenarkan,” ujarnya.

Bagi Eri, Pemkot Surabaya tidak akan bisa sempurna kalau hanya kerja sendiri. Makanya, dia mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, mengontrol maupun mengusulkan data calon penerima bansos.

“Jadi, ditempel di Balai RW biar dikoreksi warga. Kalau ternyata datanya salah atau jumlahnya turun, naik, ya kami ubah. Makanya, ayo (gotong-royong) bareng-bareng, karena ini juga untuk jangka panjang,” katanya. (Ant)

Lihat juga...