Datangi DPRD, Buruh Rokok di Jatim Tanya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

SURABAYA, Cendana News – Puluhan buruh mendatangi kantor DPRD Jawa Timur pada Rabu (6/4/2022), mereka menuntut kejelasan transparansi penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2021 yang dikucurkan di 38 kabupaten/kota.

Ketua Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo mengatakan sebagaian dana itu sejatinya dikucurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja rokok dan petani tembakau.

Tapi, hingga saat ini, belum semua pekerja rokok di Jatim menerima BLT dari dana tersebut.

“Yang kami tanyakan sejauh mana dan kemana anggaran tahun 2021, dana yang masuk ke kabupaten/kota,”katanya.

Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai acuan peruntukan anggaran cukai rokok.

Pasal 3 ayat 3 PMK itu menyatakan penggunaan DBH CHT sebesar 50 persen di bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang penegakan hukum, dan 25 persen untuk kesehatan.

Di bidang kesejahteraan, pasal 5 PMK itu menyebut dana digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) buruh pabrik dan petani tembakau, bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan modal usaha.

“Tahun 2021 alasan pemerintah atas edaran menteri dalam negeri menyatakan belum dapat dibagi kepada pekerja karena alasan teknis. Hal ini ditandai bahwa pekerja yang mendapatkan BLT dari cukai itu tidak seluruhnya mendapatkan,” tambahnya.

Dijelaskan, hingga kini hanya pekerja pabrik rokok di kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya saja yang mendapatkan. Dia mencontohkan di salah satu pabrik rokok di Surabaya, dari 7.000 karyawan, hanya terbagi 2.000 pekerja saja yang mendapatkan.

Lihat juga...