Ketua DPRD Kota Bekasi Sebut Statment Soal Tenaga Honorer Dipelintir

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI, Cendana News – Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengakui banyak media memelintir statmennya terkait honorer yang meminta ketegasan pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memperjelas kepastian status hukum tenaga kerja kontrak (TKK) di wilayah setempat.

“Banyak media yang memelintir judul statemen saya terkait penghapusan TKK dan banyak pula yang terjebak dengan judul tersebut,” ungkap Saifuddaulah saat menerima Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di ruangan Ketua DPRD Kota Bekasi, Rabu (20/4/2022).

Kepada PD KAMMI Kota Bekasi Politisi PKS itu menegaskan, statmen yang dilontarkan itu isinya jelas bahwa mendorong Pemkot untuk memberikan jaminan hukum serta kepastian hukum TKK di Kota Bekasi. Terutama bagi rekan tenaga pendidik atau guru honorer, yang telah memberikan kontribusi dalam mencerdasan anak bangsa di Kota Bekasi.

Diketahui bahwa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi, menyambangi kantor ketua DPRD Kota Bekasi. Mereka bertujuan untuk mengklarifikasi langsung terkait isu Penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di kota Bekasi yang selama ini heboh di media.

Lihat juga...