DPRD DKI Bakal Kaji Tiga Raperda yang Disampaikan Eksekutif

JAKARTA, Cendana News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, bakal membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Tiga Raperda ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (5/7).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Rani Mauliani menjelaskan, dalam rapat paripurna ini pihaknya bersama dengan eksekutif akan membahas tiga raperda yang disampaikan gubernur tersebut.

Rani mengatakan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak relevan lagi sebagai dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan saat ini,” ujar Rani.

Untuk mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun, lanjut Rani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disinkronkan dan dikelola secara sistematis, tepat dan terpadu.

Lihat juga...