Pemprov Bertekad Jadikan Sumbar Sebagai Rumah Perhutanan Sosial

PADANG, Cendana News – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bertekad akan menjadikan ‘ranah minang’ sebagai salah satu pelopor dalam mengimplementasikan spirit perhutanan sosial dengan menjadikannya sebagai “Rumah Perhutanan Sosial”. Dalam pelaksanaannya, Pemprov sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait perhutanan sosial.

Komitmen tersebut diungkapkan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, saat menyampaikan sambutan pada Rapat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia, di Bukittinggi, Selasa (11/7/2022).

Dalam paparannya, Gubernur menyambut baik implementasi proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Gubernur mengatakan proyek SSF ini sangat relevan dengan visi dan misi serta beberapa program unggulan Pemprov Sumbar tahun 2021-2026.

“Kemarin saya baru saja melakukan kunjungan kerja di Nagari Galugua, Kabupaten Limapuluh Kota. Masyarakat disana banyak yang kesulitan mensertifikatkan tanahnya, karena banyaknya kawasan hutan lindung. Padahal warga disana sudah tinggal sejak beratus-ratus tahun yang lalu,” ujar gubernur, seperti dimuat web resmi pemprov.

Gubernur juga menyampaikan perlu adanya perhatian dari dunia internasional terkait keberlanjutan carbon trading di Sumatera Barat. Ia menilai Carbon Trade merupakan salah satu solusi bagi masyarakat di sekitar hutan lindung agar mendapatkan kompensasi dalam menjaga hutan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.

“Melihat kondisi tersebut tentunya masyarakat di kawasan hutan lindung akan merasa di rugikan, apalagi kalau tidak dibantu lama-lama akan rusak hutan ini, maka mohon bantuannya kepada Pak Dirjen untuk kembali melestarikan hutan di Sumbar,” kata gubernur.

Lihat juga...