Pemprov Bertekad Jadikan Sumbar Sebagai Rumah Perhutanan Sosial

Merespon hal tersebut, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK Dr. Ir. Bambang Supriyanto, mengatakan, usulan gubernur tersebut akan dicatat dan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa pemilihan Sumatera Barat sebagai tempat lokasi rapat evaluasi Proyek SSF (Strengthening of Social Forestry) kali ini adalah juga terkait dengan beberapa hal salah satunya adalah ketersediaan hutan memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial.

“Di Kabupaten Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development/IAD), yaitu di wilayah Kecamatan Harau,” ujarnya.

Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi S.Hut MSI. menyampaikan bahwa proyek SSF merupakan proyek kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Kementerian LHK.

Proyek ini efektif dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. Kegiatan proyek difokuskan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, yaitu: Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat: Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung: Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Lihat juga...